Pemira 2018: Pelanggaran Masih Terjadi


Nuansa Online - Dalam pemungutan suara Pemilihan Umum Raya (Pemira) 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin (14/5), Febriza Kurniawan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), menyatakan setidaknya ada tiga yang dilaporkan secara langsung kepada Banwaslu sampai akhir acara, salah satunya adanya kampanye di hari yang tidak diperbolehkan. “Di hari tenang dan hari H saat ini masih banyak mahasiswa yang berkampanye di media sosial untuk mencoblos nomor sekian, padahal dari KPU menyerukan bahwa tidak boleh melakukan kampanye pada hari itu,” ujarnya.

Banwaslu melakukan tiga langkah dalam menanggapi pelanggaran tersebut, yaitu dengan menegur dan menyuruh pelaku untuk menghapus pesan di media sosial, memanggil pelaku untuk bermusyawarah, dan jika pelaku masih melakukan hal tersebut maka hak suaranya akan dicabut. Laporan pelanggaran belum sepenuhnya tersampaikan karena estimasi waktu penyampaian pelanggaran adalah tiga hari setelah pemira.

Penggiringan Mahasiswa ke TPS Masih Terjadi

Selain itu, jenis pelanggaran serupa yang ditemui di lapangan yaitu penggiringan mahasiswa secara langsung oleh oknum tertentu ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memilih salah satu kandidat. Dari penuturan yang didapatkan Nuansa, jenis aktivitas tersebut telah disepakati untuk dilarang dalam rapat koordinasi yang dihadiri Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM), Banwaslu, dan partai peserta pada Ahad malam (13/5).

“Kami menyesalkan kesepakatan ini ternyata tidak dijalankan dengan baik oleh pihak tertentu,” ungkap Dzakki Dzaikra Hasan, Kepala Tim Hukum dan Advokasi Partai Jas Merah (PJM). Walaupun memang telah menjadi rahasia umum yang selalu terjadi di setiap Pemira, Dzakki menilai seharusnya inilah yang harus kita rubah, karena telah menciderai asas Pemira yang Langsung Bersih Jujur dan 
Adil (Luberjurdil).

Dzakki juga menyayangkan tindakan yang dilakukan Banwaslu cenderung responsif daripada preventif, padahal pelanggaran yang akan ditemukan akan semakin banyak jika Banwaslu lebih aktif mengawasi dan mencari tahu apa yang terjadi di lapangan. “Kami sempat menggugat pelanggaran yang terjadi di salah satu fakultas oleh oknum tertentu yang melanggar kesepakatan rakor. Kami kurang puas karena hasil dari gugatan kami tidak dikabulkan oleh Banwaslu dengan dalih oknum tersebut baru melanggar dan ditegur sekali padahal itu dilakukan di hari H,” jelasnya. (adl, kd, ska)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar