Wajah Peradilan Indonesia: Sudahkah Hukum Menjadi Panglima?

Seminar Nasional 'Membaca Wajah Peradilan di Mata Indonesia Saat Ini' diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) PETITA FH UMY di Amphitheatre Gedung KH. Ibrahim, UMY.


Nuansa Online - Dalam urusan peradilan, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), yang diwakili oleh Furqon Ulya Himawan, mengungkapkan bahwa jurnalis saat ini masih dibatasi ruang lingkup kerjanya sehingga kesulitan mengakses informasi. Disampaikan dalam seminar nasional bertajuk Membaca Wajah Peradilan di Mata Indonesia Saat Ini’ yang diselenggarakan oleh oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) PETITA Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FH UMY), Furqon menambahkan selain itu, ia juga mengakui terdapat semacam ancaman dari beberapa pihak yang merasa dirugikan.

“Jurnalis yang seharusnya memberikan informasi apapun itu dari pengadilan; itu sangat susah. Kita mau mebuktikan kalau ada Pungli (Pungutan Liar) di pengadilan saja susah. Apalagi sekarang ada rancangan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang disahkan dan terdapat pasal yang dinilai membelenggu kerja jurnalistik,” tambah Furqon.  

Dalam pemaparan materinya, Furqon menyatakan terdapat 43 kasus yang melibatkan para penegak keadilan terjadi selama tahun 2017, yaitu 15 hakim, 11 advokat, 7 panitera, 7 jaksa, dan 3 orang berlatar belakang polisi. “Sudahkah hukum di Indonesia menjadi panglima?” tanyanya setelah menyampaikan data di atas.
Salah seorang narasumber seminar menyampaikan materinya tentang wajah peradilan di Indonesia.

Hal senada juga dilontarkan oleh pembicara yang lain, salah satunya yakni Direktur Reserse Kriminal (Ditreskrim) Polisi Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), AKBP Beja, yang menyebutkan bahwa hokum bertujuan untuk menjunjung keadilan, hanya saja semua bergantung pada para penegaknya. “Apa yang dijanjikan oleh hukum, tergantung pada penegak hokum tersebut. Itu mengapa para penegak hukum harus ada etika dan mempunyai pemikiran yang hebat. Wajah hukum kita tergantung pada penegak hukumnya,” ujarnya.

Seminar nasional ini juga turut menghadirkan pembicara dari sudut pandang hakim, yakni Ni Wayan Nirawati, Hakim Pengadilan Negeri Sleman. Dalam materinya, Ni Wayan berharap revolusi mental pada peradilan di Indonesia harus ditegakkan, jika tidak ingin tergilas oleh perubahan. 

Sementara itu pembicara lain, Feryan Harto Nugroho, Managing Partner pada kantor advokat Nugros & Rekan, menyampaikan harapannya kepada mahasiswa FH yang hadir pada seminar nasional tersebut. “Hati-hati kalau menjadi advokat, karena kalau sudah sekali ‘bermain’, ya sudah selesai. Saya berharap, saya dan anda kalian paling tidak bisa menjaga integritas dan juga idealisme,” terangnya.

Dalam sambutannya Anita Simbolon, Ketua Pelaksana, menyebutkan bahwa tujuan diadakannya acara ini guna memberikan pandangan mengenai peradilan di mata masyarakat saat ini. (maulidya, alf)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar