Tantangan Demokrasi di Indonesia pada Tiap Era

Sumber foto: http://aayuunoo.blogspot.co.id

Oleh: Rahma Kahayani Ihsan

Nuansa Online - Bung Karno, “Kebangsaan takkan terjadi tanpa keadilan sosial.”

Ditanya mengenai keadaan dan pelaksanaan demokrasi masa kini, beberapa tokoh masyarakat termasuk Presiden Indonesia menjawab secara terang-terangan bahwa demokrasi pada saat ini mulai tak sejalan dengan Pancasila. Rizal Ramli mengatakan, Demokrasi Indonesia kini tersandera oleh demokrasi kriminal dan bersifat transaksional (rakyatmerdekaonline.com). Sedangkan Purnawirawan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, menjelaskan maksud dari demokrasi di Indonesia yang tak sejalan lagi dengan Pancasila dapat dilihat dari Sila keempat dalam Pancasila yang mengatur cara berdemokrasi di Tanah Air. Beliau menyampaikan cara berdemokrasi di Indonesia adalah dengan Sila keempat yaitu “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Tidak seperti saat ini. Harusnya menggunakan musyawarah dan mufakat, bukan voting (merdeka.com).

Sejalan dengan itu, Joko Widodo (Jokowi) menyebut sistem demokrasi Indonesia telah mulai kebablasan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terbukanya ruang baru bagi masuknya ideologi lain seperti liberalisme, radikalisme, hingga terorisme (okezone.com). Pendapat-pendapat tersebut belum lagi disatukan dengan fakta tingginya kasus korupsi di Indonesia yang menjadikan Indonesia sebagai negara terkorup ke-68 di dunia menurut ranker.com, hal ini tentu tak lepas dari hukum Indonesia yang tidak ditegakkan secara benar. Maka tak heran masyarakat mulai membanding-bandingkan demokrasi sekarang ini dengan demokrasi yang berlangsung pada tempo dulu. Lucunya, ada beberapa dari kalangan masyarakat yang justru merindukan Orde Baru dikarenakan kestabilan ekonomi pada waktu itu dan juga masalah pada saat itu yang tidak beraneka ragam seperti sekarang ini.

Sejatinya, pada tiap era memiliki tantangannya tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi. Pada Orde Lama, tahun 1950  hingga 1959, Indonesia menganut dasar demokrasi Liberal. Ir. Soekarno sebagai tokoh utama Orde Lama menyusun kabinet berdasarkan Sistem Parlementer. Pada era ini Indonesia mengalami krisis ekonomi serta kegagalan pemerintah dalam menjalankan praktik demokrasinya. Dikarenakan kegagalan tersebut, Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 yang isinya: membubarkan konstituante, kembali kepada UUD 1945, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat  Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Namun kemudian terjadi konflik G30S/PKI yang menjatuhkan Ir. Soekarno dari kursi kepresidenan dan menjadikan Soeharto sebagai penggantinya juga sebagai tonggak awal berlangsungnya Orde Baru yang menerapkan Demokrasi Pancasila. Pada Orde Baru terjadi perbaikan-perbaikan keadaan sosial ekonomi. “Kebebasan berserikat diakui, tetapi pelaksanaannya sangat dibatasi. Kebebasan berpendapat diberi restu, tetapi realisasinya sering terbentur pada hambatan statibilitas. Tiadanya partisipasi rakyat dan pembatasan kebebasan itu praktis melumpuhkan kehidupan rakyat dalam kehidupan politik. Sementara itu, berbarengan dengan pelumpuhan ini, kekuasaan pemerintah menjadi semakin mapan dan kuat,” (Sindhunata, 2000). Maka ketika sebagian masyarakat menyatakan kerinduannya akan Orde Baru, apakah benar masyarakat sudah tahu bagaimana kehidupan di Orde Baru itu sendiri?

Berdasarkan keterangan yang ada serta pernyataan tokoh-tokoh nasional, Orde Baru adalah masa-masa mencekam di mana hak berpendapat dibungkam dengan sadis. Siapa yang kala itu berani menentang bahkan menyindir Soeharto dengan satu buah kalimat akan dihabisi dan kemudian lenyap. Mungkin tak sebanyak sekarang kriminalitas yang terjadi, tapi mungkin juga hal itu disebabkan pers yang dibungkam sehingga tak banyak yang tahu apa yang terjadi di sekitar mereka. Demokrasi Pancasila di Orde Baru pun gagal jua. Kemudian berlanjutlah pada perkembangan demokrasi di masa reformasi yang berlangsung hingga kini. KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) mengartikan reformasi sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Jika berkaca dari kegagalan pemerintahan sebelumnya, seharusnya era reformasi ini berkembang menjadi jauh lebih baik, namun lagi-lagi realita yang terjadi sekarang, Masyarakat Indonesia mengalami krisis kepercayaan terhadap Wakil Rakyat dikarenakan kasus korupsi yang merajarela. Akibatnya masyarakat mulai jenuh terhadap wakil-wakilnya dan memilih tidak menggunakan hak suara pada saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Dampak lainnya lagi, partisipasi masyarakat pada dunia politik berkurang dikarenakan masyarakat menganggap dunia politik adalah dunia yang pelik dan kejam, contoh terdekatnya saja; para mahasiswa yang mengganggap politik itu tak bersahabat sehingga enggan berurusan lebih jauh mengenai politik.  Kedua, tantangan demokrasi yang juga terhubung dengan maraknya kasus korupsi adalah dari penegak hukumnya sendiri. Penegakan hukum di Indonesia itu tragis, hukum di Indonesia diibaratkan dengan sebuah mata pisau yang semakin ke atas semakin tumpul dan semakin ke bawah justru semakin runcing. Kasus terkini yang menyangkut lemahnya hukum dan maraknya korupsi ialah kasus Setya Novanto yang kini telah kembali dijadikan tersangka dan masuk ke tahanan KPK baru saja berhasil tertangkap. Lantas bagaimana Ia bisa lolos dari kasus-kasus yang mengaitkan namanya sebelumnya? Tentu dikarenakan lemahnya hukum dan penegak hukum yang rentan disuap. Lalu kemudian di antara berbagai gejolak masalah yang ada, munculah hantaman globalisasi yang menawarkan identitas baru untuk masyarakat yang kecewa dan menjadikan partisipasi masyarakat berkurang dalam keikutsertaan akan kepedulian bangsa karena condong menginginkan identitas bangsa lain yang lebih kuat, maju, dan sejahtera. Maka Indonesia memerlukan agenda untuk memperbaiki demokrasi ini, pertama-tama mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Kedua ialah memperkuat wawasan kebangsaan sebagai agenda yang paling dasar. “mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan yang tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita nasional” (Ridho, 2017).


Pada intinya dalam menghadapi persoalan-persoalan ini diperlukan peran masyarakat juga pemerintah. Tak bisa kita membanding-bandingkan demokrasi pada tiap era karena tantangan pada demokrasi tiap era itu sendiri berbeda, mulai dari tantangan eksternal dan internal yang bermacam-macam di setiap zamannya. Coba bayangkan seseorang yang hanya melihat keburukan dari suatu sistem ibarat sebuah rem mobil, secara langsung orang tersebut hanya akan menghambat dan memberhentikan mobil tersebut tanpa dapat membuat mobil tersebut melaju pesat. Tetapi jika ia dapat menjadi sebuah rem dan gas, maka ia akan dapat mengontrol mobil tersebut untuk melaju dan berhenti di saat yang tepat. Perumpamaan mobil di sini ialah suatu sistem yang bisa jadi sistem apapun tak terkecuali sistem pemerintahan yang tengah dibahas sekarang, yakni demokrasi. Lantas sebagai seorang anak bangsa dan masyarakat Indonesia yang ingin memajukan bangsa, diperlukan kepedulian akan politik, wawasan nusantara, sejarah terbentuknya bangsa yang majemuk ini, dan tidak buta akan demokrasi. Jangan kemudian menjadikan kita sebagai orang yang hanya melulu terfokus pada kecacatan atau kekurangan sistem pemerintahaan itu sendiri. 

Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila pada era reformasi juga tak terlepas dari keunggulan, namun tidak ada salahnya mengetahui kembali kekurangan-kekurangan yang ada guna pembangunan kedepan yang lebih baik untuk penerapan demokrasi Pancasila yang semestinya. 
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar