Penggusuran Pemukiman Warga Kulonprogo, Pengembang Bandara Baru Abaikan Himbauan Ombudsman

Eskavator dari PT Angkasa Pura I merobohkan rumah warga yang masih berdiri (4/12).

Nuansa Online - Ratusan warga dan aktivis menghadang pembongkaran lahan pemukiman warga Desa Glagah dan Palihan di lokasi pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kecamatan Temon, Kulonprogo pada Senin (4/12). “Aparat harusnya menjadi pengayom dan pengaman bagi masyarakat bukan malah menjadi pelindung investor atau pemilik modal, jelas salah satu aktivis dalam orasinya.

Masa yang terdiri dari warga dan aktivis telah berkumpul sejak Ahad malam (3/12) di Masjid Alhidayah Palihan. Dari pukul 07.00 masa turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap pembangunan NYIA.


Sementara itu, pengamanan pembongkaran bangunan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kulonprogo, Irfan Rifai. “Kita disini mengamankan jalannya program pemerintah, proyek bandara ini merupakan proyek strategis nasional,” kata Irfan saat memimpin apel pengamanan di Desa Glagah.


Alat berat mulai bergerak sekitar pukul 09.00 untuk membongkar bangunan-bangunan yang telah dikosongkan oleh pemiliknya. Sedangkan masa berusaha melindungi bangunan warga yang masih menolak pembangunan bandara.


Keributan antara aparat dan masa sempat terjadi saat alat berat berusaha merobohkan pohon yang ada di lahan warga. Setelah terjadi beberapa adu argumen, aparat mencoba mundur dan menghentikan aktifitas perobohan pohon di lahan tersebut.


Angkasa Pura I Abaikan Surat Ombudsman DIY


Sebelumnya telah beredar surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai peringatan penundaan pelaksaan pengosongan dan pembongkaran lahan warga tergusur oleh pembangunan New Yogyakarta Internasional Airpot, Kulonprogo. Berdasarkan  investigasi dari tim Ombudsman di lokasi, ditemukan pelanggaran prosedur dalam eksekusi bangunan serta pemutusan jaringan listrik di rumah warga oleh aparat kepolisian, PT Angkasa Pura dan PT PLN pada hari Selasa (28/11/2017).

Surat penundaan penggusuran yang dikeluarkan Ombudsman RI Perwakilan DIY
Kapolres Kulonprogo Irfan Rifai tidak menanggapi serius surat tersebut dan berdalih bahwa pihak Kapolres tidak menerima surat meskipun ia tahu mengenai surat tersebut melalui media cetak. “Selaku Kapolres belum melihat secara langsung surat itu ada atau tidak, saya baru membaca dari media cetak hari kemarin dan hari ini, namun demikian karena memang ini dari pemrakarsa, Angkasa Pura tetap harus melaksanakan progres ini dan memang sudah dijadwalkan,” kata Irfan saat ditemui oleh wartawan usai apel pengamanan di Glagah Kecamatan Temon.

Saat dimintai keterangan oleh wartawan mengenai surat dari Ombudsman R.IPerwakilan  DIY, Project Manajer Pembangunan NYIA PT Angkasa Pura I, Sujiastono tidak mau menanggapi hal tersebut. “Saya kira kita semua sehat-sehat saja ya, semoga proyeknya berjalan dengan lancar,” jawabnya.


Dalam surat itu sendiri tertulis nama Fajar Ahmadi sebagai pelapor. Sementara tebusan surat tersebut ditujukkan kepada Ketua Ombudsman RI, Presiden RI, Kepala Kepolisian RI dan Lembaga Pusat lain yang terkait dengan pembangunan NYIA tersebut. (dnx)

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar