Relevankah Pemutaran Film Pengkhianatan G30S/PKI?


Oleh Nugrahanto, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY Angkatan 2013

Nuansa Online - Indonesia akhir-akhir ini dihebohkan dengan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Diawali dengan aksi pembubaran oleh sekelompok masyarakat kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jakarta yang diduga menyebarkan paham PKI. Namun menurut Yunita, dari pihak YLBHI, kepada Kompas, diskusi tersebut adalah diskusi sejarah tahun 1965 —  1966, tetapi muncul berita hoax yang beredar dimasyarakat bahwa diskusi tersebut bagian dari penyebaran paham PKI sehingga menyebabkan provokasi oleh sekelompok masyarakat tertentu untuk melakukan pembubaran. Polisi-pun membubarkan acara tersebut dengan alasan tidak memiliki ijin. Seperti yang kita ketahui surat izin keramaian harus dibuat apabila ada kegiatan yang mendatangkan 300-500 orang hingga lebih dari 1.000 orang. Diskusi yang dilakukan tersebut hanya diskusi kecil yang menurut pernyataan Yunita pada media kurang dari 50 orang. Pihak LBH Jakarta menilai tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebagai tindakan yang mencederai hukum, mencerminkan perilaku anti demokrasi, dan justru takluk pada tekanan massa. Karena memang sebelum pembubaran, sejak Kamis (14/9) pagi, diskusi tersebut sudah mendapat tentangan dari sejumlah pihak dan kelompok masyarakat, yang sudah berdemo di depan kantor LBH Jakarta.
Dikutip dari Swamedium pada saat terjadinya pembubaran,                                    Pengejaran polisi ke massa kontra acara PKI terus dilakukan meski waktu sudah dini hari. Sementara, di sisi lain, kata sumber itu, peserta acara PKI aman-aman saja.“Polisi ngepung, hanya satu jalan yang ke arah RS Cipto yang dibuka, makanya banyak juga yang dikejar sampai ke sana,” tandasnya “Polisi ngejar peserta sampai dapet, informasi sampai ke Manggarai pengejaran,” tambahnya. Yang pro PKI sih selamet, malah dievakuasi dari pintu belakang gedung LBH. Yang pro PKI ga ada di luar, PKI yg ada di dalem. Yang di dalem yg dilindungi aparat,” [1] ungkap seorang yang tidak disebut namanya dalam berita tersebut.
Penulis menyimpulkan bawah Polisi dan Pemeritah seperti menjadi kambing hitam yang disalahkan dari pihak pendemo dan maupun pihal YLBHI. Dari sudut pandang para pendemo acara tersebut polisi seola-olah melindungi PKI, tetapi dari sudut pandang lain seperti polisi dan pemerintah terlalu represif dalam menyikapi hal ini. Bagi negara Indonesia yang menyatakan bahwa sistem pemerintahan kita adalah demokrasi, perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar. Sehingga diskusi sejarah pasca 65 yang masih misterius merupakan wadah untuk bertukar pemikiran agar dapat mengungkapkan sejarah yang dirasa janggal. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman Orde Baru dikenal sebagai zaman yang otoriter, dimana mereka yang berbeda pendapat dengan pemerintahan waktu itu akan terancam keselamatannya. Adam Smith dalam Theory of Moral Sentiment mengungkapkan jika benar dan salah ditentukan oleh hukum, maka kebenaran hanya milik penguasa. Pasca runtuhnya Orde Baru seperti membuka keran-keran demokrasi dimana kebebasan pendapat sangat dihargai. Sehingga pengungkapan sejarah yang misterius merupakan hal yang lumrah di era pasca reformasi ini.
Himbauan Panglima Tentara Negara Indonesia (TNI) Gatot Nurmantyo untuk menonton film G30S/PKI begitu menggegerkan media akhir-akhir ini. Gatot menganggap penting generasi muda sekarang untuk mengetahui sejarah Indonesia. Salah satunya soal sejarah PKI yang dikemas dalam film Pengkhianatan G30S/PKI. Instruksi Gatot selaku pimpinan tertinggi TNI sepertinya langsung mendapat respon positif dan dilakukan oleh jajaran bawahannya. Banyak kegiatan diskusi dan nonton film G30S/PKI yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak jarang anggota TNI juga terlibat menjadi pemateri.
Film G30S/PKI merupakan film propaganda dari pemerintahan Orde Baru, atau rezim Soeharto. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Janjang C Noer yang merupakan Istri sang sutradara film tersebut yaitu Arifin C Noer. "Bahwa itu dikatakan propaganda Soeharto, ya apa boleh buat. Soeharto memang ada di peristiwa tersebut. Dia kepala pemerintahan dan yang mengongkosi itu semua," imbuh Jajang dalam talkshow Perspektif Indonesia di Jakarta, Sabtu (23/9/2017).[2]  Jajang juga mengungkapkan bahwa skenario awal yang diterima Arifin dari tim Nugroho Notosusanto. Data kebanyakan diambil dari ABRI atau yang sekarang kita sebut TNI, hampir keseluruhan dari TNI karena untuk menggali data dari PKI sangat sulit. Untuk mengaku PKI saja bisa dibunuh, bagaimana mungkin dapat menggali informasi yang banyak dari sudut PKI.
Seperti tulisan yang diberitakan Tirto.id minggu ini, film dapat digunakan sebagai alat propaganda rezim penguasa. Contohnya untuk menyalurkan ideologi anti-semit Nazi ke khalayak ramai, Adolf Hitler membuat film  Der ewige Jude (Yahudi Abadi [1940]) dan Jud Süß (Yahudi Süß [1940]). Vladimir Lenin membuat film anti fasis The Death Ray (1925) dan Strike (1925). Benito Mussolini dari 1926-1943 telah membuat 2.972 film tentang kesusksesan militer & kemajuan sosial dibawah rezim fasis. Rezim Soeharto juga membuat film G30S/PKI sepertinya juga sebagai suatu propaganda, karena data pembuatan film itu kurang objektif. Kemudian film tersebut diharuskan untuk selalu diputar tiap tahun. Sangat jelas terlihat bahwa ada suatu propaganda yang diinginkan oleh pemerintahan Orde baru saat itu.
Himbauan menonton film G30S/PKI dan isu kebangkitan PKI yang digembar-gemborkan oleh media saat ini sangat erat kaitannya dengan isu politik. Kebangkitan PKI selalu digembar-gemborkan namun tidak jelas kebangkitannya yang mana dan seperti apa. Jika YLBHI dinilai suatu kebangkitan PKI, nyatanya sampai sekarang YLBHI tidak terbukti melakukan kegiatan seperti yang dituduhkan oleh kelompok masyarakat yang membubarkan kegiatan tersebut. Menjadi suatu hal yang tidak wajar lagi penyebar berita PKI yang dituduhkan kepada YLBHI belum ditangkap sampai saat ini. Dari survey yang dikeluarkan Survei Saiful Mujani Reasearch and Consulting (SMRC) sebanyak 86,8 persen warga tidak setuju anggapan PKI kembali bangkit saat ini. Namun, ada 12,6 persen responden yang setuju dengan isu itu, dan 0,6 persen warga mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.[3] Artinya banyak masyarakat tidak percaya terkait kebangkitan PKI. Ini seperti sebuah isu yang dibangun oleh kelompok tertentu untuk kepentingannya.
Pembubaran diskusi sejarah 65 seperti disisipi oleh antek-antek Orde Baru yang takut kebenaran sejarahnya terungkap. Negara Indonesia pasca reformasi memberikan angin segar karena runtuhnya rezim otoriter Orde Baru dan terbukanya keran demokrasi seluas-luasnya. Namun munculnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) baru-baru ini yang berujung pada pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan ketakutan paham Komunis seperti menodai paham Demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi tidak akan terwujud ketika masih banyak kekolotan berfikir yang hanya meyakini pemikiran dari satu sudut pandang saja. Demokrasi bisa terbangun baik ketika perbedaan pemikiran menjadi hal yang lumrah dan bisa saling menghargai. Suatu pemikiran tidak hilang walaupun dilarang oleh aturan maupun orangnya dibunuh. Suatu pemikiran akan hilang jika dibenturkan dengan pemikiran baru yang lebih relevan, sehingga untuk suatu kemajuan bangsa ini perlu adanya keterbukaan pemikiran. Pemutaran film propaganda G30S/PKI yang datanya tidak objektif menandakan Negara Indonesia seakan masih dihantui oleh orang-orang Orde Baru yang ingin berebut dan mempertahankan kekuasaan. Apakah propaganda seperti ini masih relevan?


[1]Lucky, 2017, swamedium. “Ini Kesaksian Warga Soal Aksi Pembubaran PKI di LBH Jakarta”  diakses dari : http://www.swamedium.com/2017/09/18/ini-kesaksian-warga-soal-aksi-pembubaran-acara-pki-di-lbh-jakarta/ pada 28 September 2017, pukul : 21.46 WIB

[2] Estu Suryowati, 2017. Kompas Onlie “Jajang C Noer: Memang Target Film G30S/PKI agar Orang Membenci PKI”.diakses dari : http://nasional.kompas.com/read/2017/09/23/13241541/jajang-c-noer-memang-target-film-g30spki-agar-orang-membenci-pki , pada : 29 September 2017, pukul 00:00 WIB

[3] Tiara Sutari.2017. CNN Indonesia online “Survei SMRC: Masyarakat Tak Percaya PKI Bangkit”  . Diakses dari : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170929141321-32-244940/survei-smrc-masyarakat-tak-percaya-pki-bangkit/ pada 29 September 2017. Pukul : 22:27 WIB
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar