MUMY-PK Gelar Aksi Tuntut Delapan Hal dalam Momentum Hardiknas 2017

Suasana aksi yang digelar MUMY-PK.

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Peduli Kampus (MUMY-PK) kembali menggelar aksi. MUMY-PK menggelar aksi di depan gedung AR Fachrudin A pada Selasa (2/5) dengan membawa delapan tuntutan yang ditujukan kepada pihak rektorat kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Seruan aksi diawali dengan orasi yang dilakukan oleh MUMY-PK di beberapa titik di kampus UMY sebelum akhirnya mereka berorasi dan menyampaikan tuntutan di depan gedung AR Fachrudin A sekaligus bertemu dengan pihak rektorat untuk melakukan audiensi. Menurut Panggih, selaku Koordinator Lapangan (Korlap), salah satu yang menjadi sorotan dalam aksi ini, yaitu terkait transparansi dana kampus dan kemahasiswaan yang dinilai belum memenuhi apa yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Peguruan Tinggi (UUPT). 

“Dalam UUPT diatur soal akuntanbilitas, transparansi, dan efisiensi. Selama ini, apakah kampus telah menyelenggarakan hal ini?  Kalau sudah transparan, akuntanbilitas, dan efisiensi itu seperti apa? Tolong segera dipublikasikan ke mahasiswa. Yang saya tahu, saat ini mahasiswa jika ingin mengakses statuta kampus sangat sulit,” tutur Panggih.

Lebih lanjut, Panggih juga mempertanyakan perihal tugas dan presensi yang seolah digunakan sebagai tolok ukur penilaian kepada mahasiswa. “Orientasi tugas ini untuk apa? Jika begini, kan secara tidak langsung, baik presensi maupun tugas digunakan sebagai cara untuk mendisiplinkan mahasiswa untuk aktif di ruang kuliah. Padahal kita tahu, esensi pendidikan, ialah bagaimana kita belajar di dalam dan luar kampus,” sambungnya. 

Selain biaya pendidikan, dalam tuntutannya yang disampaikan pada Hardiknas tahun ini, MUMY-PK juga menuntut mengenai ruang demokrasi atau ruang kebebasan terhadap mahasiswa. Menurut mereka, setelah direlokasinya kantin di UMY, mahasiswa kurang diberi tempat untuk berkumpul dan berekspresi yang bebas. Lalu, mereka juga menuntut rasionalitas biaya pendidikan yang dinilai kurang sebanding dengan fasilitas yang ada di kampus UMY.

“Hal yang juga menjadi dasar tuntutan teman-teman MUMY-PK ini, yaitu terkait minimnya ruang demokrasi mahasiswa, misalkan dahulu ada kantin, sekarang tidak ada, padahal dulu sempat dijanjikan untuk direlokasi. Kemudian terkait bagaimana rasionalisasi biaya pendidikan itu sendiri, sehingga terdapat selisih biaya antara satu jurusan dengan jurusan yang lain,” terang Resky Al Fatih, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional yang juga tergabung dalam Aliansi MUMY-PK.

Biantara Albab, Presiden Mahasiswa UMY, mengajak untuk memaknai kembali makna pendidikan supaya bisa benar-benar menyejahterakan masyarakat. “Pendidikan mari dimaknai kembali untuk betul-betul bisa memerdekakan masyarakat, bukan semata-mata untuk menjadi bahan komoditas. Mari direnungkan kembali, harapannya pihak UMY merefleksikan kembali, amal usaha pendidikan ini untuk apa. Bukan bagaimana supaya mendapatkan akreditasi A, dan lain sebagainya, namun untuk bagaimana mahasiswa nantinya dapat membangun bangsa dan negara,” tutur Biantara.

Sementara itu, di lain pihak, Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan, Hilman Latief, S. Ag.,MA.Ph.D. menanggapi secara positif seruan aksi yang dilakukan oleh MUMY-PK. Menurutnya, tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh MUMY-PK adalah suatu kewajaran, namun memang ada beberapa hal yang tidak dapat dikabulkan oleh pihak rektorat, seperti misalnya penghapusan sistem DO. “Bukan masalah tidak bisa menghapuskan DO, tetapi mahasiswa itu kuliah sudah ada tata kelolanya, dan tata kelola tersebut yang menjadi mutu suatu lulusan, sudah ada standar, dan lain-lain. Yang menjadi komitmen kita bersama, yaitu bagaimana mahasiswa bisa lulus tepat waktu, bukan masalah penghapusan sistem DO-nya,” jelas Hilman.

Kemudian terkait biaya pendidikan, menurut Hilman, UMY ini masih tergolong di tahap yang wajar jika dibandingkan dengan universitas swasta yang lain. Selain itu, UMY juga menyediakan beberapa beasiswa yang dapat dimanfaatkan, seperti Bidikmisi, Tahfidz, dan lain-lain. Hilman juga menyangkal, bahwa UMY ini bukanlah lembaga yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. “UMY itu sebagai amal usaha Muhammadiyah, bukan lembaga yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tentu ada kelebihan, di luar sana banyak yang membutuhkan dana itu, subsidi dana sosial, dana organisasi, sehingga dampaknya lebih terasa,” imbuhnya.

8 tuntutan MUMY-PK pada Hari Pendidikan Nasional:
1.      Wujudkan Pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan berpihak pada rakyat.
2.      Berikan ruang kebebasan terhadap mahasiswa.
3.      Transparansi dana kampus dan kemahasiswaan.
4.      Hapus sistem DO dan pemutihan.
5.      Tingkatkan sarana dan prasarana kampus.
6.      Realisasi gedung untuk program vokasi.
7.      Turunkan biaya pendidikan.
8.   Libatkan mahasiswa dalam pemutusan kebijakan kampus.

(CDL/ALF)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar