Kawasan Tanpa Rokok, Yes!

Sumber : jogja.tribunnews.com

Rokok bukanlah suatu hal yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Rokok sudah menjadi hal yang umum dan wajar di antara kalangan masyarakat khususnya kalangan laki-laki. Bahkan Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tembakau terbesar di dunia dengan memiliki beberapa daerah penghasil tembakau seperti, Temanggung dan Deli. Temanggung dengan tembakau srintil yang menjadi primadona tembakau di sana dan Deli yang sudah sejak zaman kolonial sudah dijadikan sebagai perkebunan tembakau. Jadi masyarakat Indonesia memang sudah akrab dengan benda kecil berbentuk silinder berbahan baku tembakau itu sejak zaman kolonial Belanda dulu.

Menjadi salah satu negara penghasil tembakau di dunia juga menjadikan Indonesia sebagai negara dengan perokok aktif tertinggi di kawasan Association of South East Asian Nations (ASEAN). Dari hasil riset Tobacco Control Resource Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia tahun 2015, Indonesia berada di angka 51,1 Persen persentase perokok aktifnya. Angka tersebut masih jauh di atas negara-negara tetangga seperti Brunei Darussalam yang hanya 0,06 persen dan Kamboja dengan 1,15 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih mengonsumsi rokok dengan skala yang cukup besar.

Lalu apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah perokok aktif di Indonesia? Sebenarnya sudah ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah perokok pasif di Indonesia. Sebut saja kebijakan terkait menaikkan harga rokok, kampanye bahaya rokok melalui gambar-gambar ekstrem di bungkus rokok, sampai kepada pembuatan peraturan terkait larangan merokok atau kawasan tanpa rokok.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Februari lalu. Pengesahan Perda KTR ini dilaksanakan setelah mengalami pembahasan yang cukup panjang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta sejak 2013 lalu. Banyaknya pro dan kontra terkait KTR pun menjadi salah satu faktor lamanya pembahasan Perda ini hingga akhirnya disahkan.

Dalam Perda KTR ditetapkan sebanyak tujuh kawasan yang merupakan KTR, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lain yang ditetapkan. KTR sendiri adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok. Jadi ketujuh tempat yang ditetapkan sebagai KTR tadi adalah tempat atau kawasan yang harus dinyatakan dilarang merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok. Selain menetapkan tujuh KTR, Perda KTR masih memberikan pengecualian untuk beberapa tempat yang masih diperbolehkan untuk penjualan produk rokok dan menerima sponsor produk rokok, yaitu di pasar, terminal, stasiun, tempat wisata, kantin, tempat kerja, hotel, serta gelanggang olahraga.


Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menekan jumlah perokok khususnya di Kota Yogyakarta dengan menerbitkan Perda KTR ini adalah upaya yang cukup baik. Tinggal bagaimana mengawal Perda ini agar terlaksana sebagaimana mestinya. Tentu saja sosialisasi terkait adanya Perda ini adalah hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Selain itu penyediaan tempat-tempat khusus bagi perokok di setiap fasilitas-fasilitas umum yang sudah ditetapkan sebagai KTR juga dapat menjadi salah satu upaya yang dapat mendukung terlaksananya Perda KTR ini. Sehingga harapannya KTR di Kota Yogyakarta akan terwujud dan akan sedikit menekan jumlah perokok di Indonesia. (KAF)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar