Memberantas Korupsi : Menyelamatkan atau Membunuh Negara ?

Sumber gambar : http://rezarafiqmz.blogspot.co.id/

Oleh : Muhammad Qur’anul Karim

Pemberantasan korupsi menjadi sebuah persoalan yang menjadi fokus pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (clean government), transparan, dan akuntabel. Tujuan tersebut menjadi sebuah agenda yang mulia, ketika menggunakan perspektif tata Negara dan asas penegakan hukum. Namun, persoalan korupsi seyogyanya tidak dapat ditinjau atau dilihat dalam satu perspektif saja, tetapi juga menggunakan perspektif lain, agar persoalan korupsi menjadi sebuah persoalan yang mampu ditindaklanjuti secara tepat.

Tata Kelola pemerintahan, yang berlandaskan pada sebuah konstitusi memang menjadi asas yang selama ini digunakan. Konstitusi melahirkan sebuah produk–produk hukum turunan (legaf drafting) sebagai landasan peraturan dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan. Korupsi diartikan sebagai tindak kejahatan, dimana paradigma sebagai ‘pencuri uang negara’ disematkan terhadap koruptor. Korupsi terjadi secara umum karena berbagai faktor, yaitu diantaranya adalah kebutuhan hidup individu yang tinggi, gaji dan tunjangan yang tidak cukup untuk memenuhi kehidupan, dan lain sebagainya. Faktor– faktor lain sebenarnya bertumpu pada sebuah alasan yang lebih mendasari rasa kemanusiaan. Terlebih, jika terjadi kesalahan administratif yang didalam Undang–undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), dianggap sebagai tindakan korupsi, menjadi dimensi lain dalam sebuah kasus korupsi.

Meningkatnya kasus korupsi dari tahun ke tahun yang dialami oleh pejabat negara dan hampir semua elemen pemerintahan, menjadi sebuah problematika mendasar yang harus dikaji tidak hanya dengan perspektif penegakan hukum, namun perspektif politik dan filosofis. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, kenapa tren kasus korupsi selalu cenderung meningkat? Jika jawabannya adalah karena penegakan hukum mulai berjalan efektif, tidak akan relevan dengan perspektif politik dan filosofis. Banyaknya pejabat negara yang ditangkap karena tuduhan kasus korupsi, akan menjadikan area kekuasaan (politik) tidak akan didekati oleh ‘orang–orang baik’, karena stigma atau judgement negatif yang ditimbulkan. Tidak hanya itu, ‘orang–orang baik’ yang sudah ada di dalam kekuasaan (politik) namun dianggap melakukan tindakan korupsi dengan keputusan administratif yang ia ambil, juga akan menyingkirkan ‘orang–orang baik’ tersebut dalam lingkaran kekuasaan atas nama penegakan hukum.

Dalam perspektif politik, dapat dikatakan bahwa kasus pemberantasan korupsi mempunyai hidden agenda (agenda tersembunyi), untuk ‘mengacaukan’ sistem politik dan kekuasaan di Republik Indonesia. Jika lingkaran politik kekuasaan dijauhi karena stigma dan judgment yang ditimbulkan, dan tidak ada suksesi atau transfer politik dari Infrastruktur politik (masyarakat) ke Suprastruktur Politik (pemerintah) seperti yang digambarkan oleh Gabriel Almond, maka sebuah sistem politik tidak akan bekerja, vaccum of power (kekosongan kekuasaan) sangat mungkin terjadi dan mengancam kedaulatan Negara. Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Periode 2014 – 2019, pada beberapa waktu yang lalu yang menyatakan bahwa “KPK hanya berburu di Kebun Binatang”, jika dikaji secara filosofis mengandung sebuah makna yang mendalam, korupsi seolah telah membudaya dan melembaga di instansi (pemerintahan) yang menggunakan anggaran publik. Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya dilakukan secara perspektif hukum, namun alternative lain bahwa, ‘melegalkan’ korupsi untuk memberantas korupsi menjadi tinjauan filosofis yang patut untuk digunakan. ‘Melegalkan’ korupsi bukan berarti membiarkan semua tindak pidana korupsi dilakukan secara ‘terstruktur, sistematis, dan massive’, namun melonggarkan tafsiran di dalam UU Tipikor, dengan memperbolehkan pemberian ‘komisi’ dalam setiap proyek secara adil dan merata (dengan prinsip koperasi), sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengupayakan kenaikan–kenaikan gaji dan tunjangan yang malah memberatkan anggaran negara, dan tidak efektif dalam mereduksi (mengurangi) tindak pidana korupsi.


Selama ini tindakan–tindakan pecegahan yang dilakukan tidak efektif dan tidak berpengaruh pada grafik tindak pidana korupsi yang senantiasa meningkat. Oleh karena itu agar pemberantasan korupsi dapat menimbulkan implikasi yang baik, maka gagasan ‘melegalkan’ korupsi perlu digunakan sebagai alternatif pemberantasan korupsi. Korupsi harus diberantas untuk menyelamatkan negara, tanpa membunuh negara.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar