Sempat Ributkan DPT dan Molor 30 menit, Pemilu Fisipol 2016 Berakhir Sesuai Jadwal



Tepat pada Rabu (18/5) pukul 17.00 WIB, pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur serta Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah berakhir. Berakhirnya waktu pemungutan disambut teriakan semangat setiap partai dan partisipannya. Tidak aneh beberapa dari mereka langsung menyuarakan jargon masing-masing dengan lantang. 

Meskipun baru saja menyelesaikan pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Fisipol, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai yang diwakili oleh Ketua Partai sempat meributkan peraturan baru KPU Fisipol terkait Data Pemilih Tetap (DPT) Fisipol. Rudi, Ketua KPU Fisipol 2016 sebelum resmi membuka Tempat Pemungutan Suara, mengadakan briefing bersama perwakilan partai dan saksi partai. Pada kesempatan itu, Rudi menjabarkan peraturan baru yakni mahasiswa pendadaran dan yudisium tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 

Tentu hal ini menimbulkan reaksi yang berbeda pada setiap partai bahkan Relsan selaku Ketua DPM Fisipol 2015/2016 ikut berkomentar. Rudi mengaku KPU dalam membuat peraturan baru ini juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat administratif. “Momentum tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu pemilu dilakukan pasca yudisium dan data orang-orang yang yudisium ada. Tahun ini, momentumnya bertepatan dengan pendadaran sehingga jurusan dan BSI (Biro Sistem Informasi) belum ada data pasti siapa mahasiswa yang yudisium,” ujar Rudi menjelaskan alasan peraturan tersebut dibuat. Selain itu, alasan lain adalah KPU Fisipol ingin menjaga stabilitas demokrasi di lingkungan masyarakat Fisipol. 

Namun, hal berbeda dilontarkan Ketua Partai Insan Cita (Pita) Risky Brilianto, “Aku melihat dari sudut pandang secara hukum. Kawan-kawan KPU telah merampas hak kewajiban seorang mahasiswa yang seharusnya sebelum mereka terjun selesai di perkuliahan, mereka masih memiliki rasa membangun di fakultasnya. Jangan sampai keputusan yang diambil KPU, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa), dan DPM dalam pemilu justru merusak demokrasi,” ujarnya. Relsan, Ketua DPM Fisipol 2015/2016 juga menambahkan bahwa DPM membuat Undang-undang Mahasiswa untuk mahasiswa, sehingga diharapkan undang-undang tersebut diimplementasikan dengan baik. “Undang-undang bahwa menyatakan dengan jelas bahwa mahasiswa yudisium yang tidak dapat memilih. Ketika mahasiswa tersebut hanya ujian pendadaran, maka mahasiswa tersebut masih diperbolehkan untuk memilih,” ujarnya dalam tempat pemungutan suara (TPS). 

Guna mengakhiri perdebatan karena keterbatasan waktu untuk pembukaan TPS, masing-masing partai sepakat untuk menandatangani kesepakatan untuk saling menjaga stabilitas yang KPU Fisipol inginkan dan menghargai independensi dan kinerja KPU Fisipol. Dengan syarat mahasiswa pendadaran tetap memiliki hak pilihnya. Perjanjian bermaterai ini berlaku selama pemilihan hingga perhitungan suara selesai. “Di satu sisi kita juga mengharapkan partisipasi yang tinggi dari masyarakat Fisipol. Pada akhirnya kembali kepada teman-teman partai. KPU tidak ingin memberatkan partai dan mari kita sukseskan pemilu tahun ini,” tambah Rudi. 

Perdebatan ini berdampak pada mundurnya waktu pembukaan TPS yang rencananya dijadwalkan pada pukul 09.00 pagi, menjadi sekitar pukul 09.30 WIB. Meski jadwal pembukaan TPS mundur, tidak ada perubahan jadwal penutupan TPS. Perhitungan suara akan dilaksanakan pada pukul 21.00 WIB bertempat di lobi Fisipol UMY. (LR, ALF)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar