Demonstrasi Mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta Gelorakan Suara Rakyat


Mahasiswa Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Yogyakarta menggelar aksi demonstrasi  di depan ruang rektorat kampus UPN Veteran Yogyakarta pada Senin (9/5). Demonstrasi ini diikuti oleh para mahasiswa dari semua jurusan yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus UPN Veteran Yogyakarta.

Aliansi Mahasiswa ini menuntut beberapa hal, yaitu: wujudkan demokratisasi kampus, hentikan pungutan liar dan wujudkan transparansi biaya kuliah tunggal (BKT) dan uang kuliah tunggal (UKT) mahasiswa 2015, tingkatkan mutu pelayanan pendidikan baik dalam segi akademik dan non akademik serta kesejahteraan pegawai UPN Veteran Yogyakarta, segera revisi pokok-pokok kemahasiswaan yang sesuai dengan kesepakatan mahasiswa, serta dukung penuh dan berikan solusi terkait kegiatan kaderisasi dan pelepasan wisudawan serta wisudawati mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta.

Arinta Aris Kristianto selaku Presiden Mahasiswa (Presma) UPN Veteran Yogyakarta menjelaskan bahwa ruang demokrasi yang seharusnya diberikan kepada lembaga pendidikan untuk menunjang demokrasi dalam negara sekarang ini telah dibatasi. Mahasiswa kurang diberi ruang untuk demokrasi dalam menentukan kebijakan bagi mahasiswanya sendiri. 

Aris juga menambahkan terkait masalah intervensi unit kegiatan mahasiswa (UKM) oleh birokrasi. “Intervensi tersebut tertuang dalam pokok-pokok kemahasiswaan, bagaimana dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga - red) kemahasiswaan tidak diatur dalam persyaratan,” ujarnya. Ia melanjutkan, paling dasar persyaratan untuk menjadi pimpinan UKM, IPK minimal 3,00 namun dalam AD/ART tidak tertuang. Hal itu merupakan bentuk intervensi oleh birokrasi yang tertuang dalam pokok-pokok kemahasiswaan. Dalam pokok kemahasiswaan aturan dibuat oleh birokrasi dan tidak melibatkan mahasiswa. 

Selain itu, Oris selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) UPN Veteran Yogyakarta mengatakan “Banyak mahasiswa yang mengeluh UKT ada yang tinggi, itu pun seharusnya dia masuk golongan rendah karena pendapatan orang tuanya kecil,” ujar Oris. Oris juga menjelaskan mengenai tunjangan dosen yang tidak dibayarkan. Di mana para dosen pernah sempat mogok kerja karena tidak jelas statusnya.

Salah seorang mahasiswa, Miftahul Huda, jurusan Informatika angkatan 2015 yang berhasil Nuansa wawancarai memaparkan bahwa “Bentuk pungli yang terjadi terlihat di jaket jurusan atau korsa yang pembayarannya terlalu mahal dan juga ada beberapa fasilitas acara-acara mahasiswa yang seharusnya dibiayai oleh universitas justru dari mahasiswanya dipungut lagi biayanya,” ujar Miftahul.

Aksi para demonstran sempat memanas ketika pihak birokrat kampus belum juga menemui mereka. Alhasil karena rektor UPN sedang tidak berada di tempat, maka audiensi terbuka di luar gedung rektorat diwakilkan oleh Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dekan Fakultas Teknologi Mineral, dan beberapa pejabat birokrat kampus UPN lainnya. Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Singgih Saptono mengungkapkan “Memang sekarang sudah ada tuntutan tentang sistem informasi terbuka, kita akan terbuka termasuk laporan keuangannya dan akan memperbaiki web UPN,” ujarnya. Selain itu, beliau juga menambahkan, untuk peningkatan kualitas dan pelayanan akan diperhatikan. Serta UKT sekarang akan terbuka jadi semua mahasiswa dapat melihat bagaimana rumusan UKT tersebut.

Arinta Aris menambahkan harapan dengan berlangsungnya demo ini “Permasalahan-permasalahan yang ada di kampus ini harus dapat terselesaikan sehingga kami para mahasiswa dapat belajar, berdialektika, berkembang mengembangkan sayap pribadi kita masing-masing agar membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik,” ungkapnya. (ASN, AYU)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar