Akhir Pemilu Fisipol 2016: KPU Terima Enam Poin Gugatan


Pada Jumat siang (20/5) , Partai Islami Progresif Revolusioner (PISIPOL) melayangkan surat gugatan yang ditujukan kepada Komisi Pemihan Umum (KPU) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) 2016 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Sesuai dengan Peraturan KPU, selama 1x24 jam terhitung sejak penutupan perhitungan suara, partai berhak melayangkan gugatannya ke Bawaslu untuk ditindaklanjuti. Adapun poin-poin yang digugat oleh PISIPOL, yakni mengenai teknis pelaksanaan pada saat pencoblosan berlangsung terkait penggunaan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang lama dan keterlambatan tanpa ada perpanjangan waktu penutupan, kemudian penentuan surat suara yang sah dan tidak sah, adanya perbedaan selisih jumlah surat suara antara suara Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan suara Gubernur dan Wakil Gubernur, serta keterlibatan pihak kampus yang melakukan kampanye di saat hari tenang. Atas gugatan-gugatan tersebut, PISIPOL menuntut KPU untuk melakukan perhitungan ulang ataupun pemilu ulang. 

Feri, Ketua Bawaslu Fisipol 2016 saat ditemui di Gedung D lantai 2 pada Rabu (25/5) mengatakan setelah Bawaslu menerima surat gugatan tersebut, selama 1x24 jam mereka melakukan analisa dan audiensi terhadap pihak tergugat. “Kita audiensi ke KPU, bahwasanya mereka mengakui nggak terjadi kesalahan seperti ini (laporan gugatan – red), kalaupun mereka mengakui ya kami bikin rekomendasi kepada KPU. Kalaupun mereka menyanggah atau menyangkal, kalau memang penjelasannya benar dan tuduhan tidak terbukti, maka akan kami batalkan,” ujar Feri. Ia juga menambahkan bahwa tidak semua gugatan akan diproses oleh Bawaslu, seperti pada poin pertama gugatan terkait adanya asisten dosen yang terlibat kampanye saat hari tenang, menurut Bawaslu ini merupakan ranah pihak kampus. 

Perihal keterlibatan asisten dosen dalam gugatan tersebut, Bambang Wahyu Nugroho selaku Wakil Dekan Fisipol mengaku sudah mengetahui dan melakukan rapat dengan Bawaslu dan KPU. Namun, hingga saat belum ada tindak lanjut yang jelas tentang apa yang dilakukan pihak kampus kepada asisten dosen tersebut. Asisten dosen itu pun tidak mengindahkan panggilan dari pihak dekanat hingga saat ini. Bambang mengatakan masalah ini sebenarnya masuk ke dalam ranah senat kampus karena terkait kinerja dosen, namun menjadi lebih sulit karena yang bermasalah merupakan asisten dari dosen. 

Menanggapi adanya kecurangan di setiap tahun pemilu Fisipol, Bambang mengaku merasa kecewa dan tidak bersimpatik dengan kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilihan Umum. “Lebih baik pemilu di Fisipol ditiadakan, daripada menjadi latihan curang,” ujar Bambang saat ditanyai harapannya akan Pemilu Fisipol tahun depan. Menurutnya, kecurangan ada karena banyak hal di antaranya sistem Pemilu yang dicanangkan DPM Fisipol belum tegas serta praktiknya yang belum mengedepankan proses dan hasil. Sehingga Bambang berpendapat bahwa substansi demokrasi di Fisipol sudah tidak ada. 

Pada Selasa (24/5) KPU mengundang perwakilan partai untuk melakukan rapat klarifikasi di kantor KPU. Rudiyanto Marbun, Ketua KPU Fisipol 2016 mengatakan sudah ada kesepakatan bersama dan KPU tidak dapat mengabulkan tuntutan yang ditujukan. Salah satu alasannya adalah perkara waktu yang sudah terlalu dekat dengan persiapan Masa Taaruf Mahasiswa Baru dan Pemilihan Umum Raya UMY yang akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Mei 2016. KPU juga mengakui kelalaian kinerja mereka saat hari pencoblosan dan perhitungan suara. Kemudian terkait adanya selisih 2 suara sah antara surat suara DPM dan Gubernur & Wakil Gubernur, KPU menilai hal ini dapat dikategorikan sebagai margin eror berdasarkan Undang-undang Pemilu. Bawaslu berharap kasus gugatan ini tidak berlarut-larut melihat waktu yang sudah mendekati masa persiapan Masa Taaruf Mahasiswa Baru UMY, sehingga apabila tidak segera diselesaikan akan mengurangi waktu persiapan. “Ini menjadi evaluasi yang besar untuk semuanya,” tambahnya. 

Dua hari setelah rapat klarifikasi dan konsolidasi, Kamis (26/5) bertempat di ruang IGOV 1 gedung E3 lantai 1, KPU menghadirkan perwakilan partai, DPM, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Jurusan, dan Pers melakukan pengumuman Surat Keputusan KPU No. 6 tentang penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur serta DPM terpilih. Pasangan dari Partai Amanat Mahasiswa (PAM), Abdul Arwan Turuna, mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2013 dan Zaki Arianto, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional 2014 ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fisipol periode 2016/2017. Selain itu terkait perhitungan pembagian jumlah kursi dalam DPM, PAM dan PISIPOL masing-masing mendapatkan 6 kursi DPM, kemudian PCM dan PITA masing-masing mendapatkan 1 kursi. Rudianto Marbun terakhir menambahkan seluruh hal terkait pemilu, gugatan dan rekomendasi, dan lainnya akan di jelaskan pada saat laporan penanggung jawaban KPU saat Sidang Umum Mahasiswa Fisipol pada 1 Juni mendatang. (LR, HRP)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar