Walikota yang (Tidak) Dibutuhkan Jogja?



Penulis: Muhammad Qur’anul Kariem


Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak akan kembali dilaksanakan pada tahun 2017 mendatang, setiap politisi di daerah sudah mulai bergerak mempersiapkan calon dan strateginya masing-masing untuk dapat memenangkan dan mendapatkan tempat dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Tidak terkecuali di Kota Yogyakarta, di mana juga akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak yang akan diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena periodisasi wali kota telah usai. Sudah banyak sekali calon-calon yang diusung dan diperkenalkan di publik, yang akan bertarung pada Pilkada serentak mendatang, tidak hanya itu incumbent juga berpeluang untuk maju kembali dalam memperebutkan kursi wali kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta adalah kota yang sangat strategis, tingkat kualitas sumber daya manusianya baik, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan minat investasinya tergolong cukup besar karena termasuk kota pariwisata. Kota Yogyakarta telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan, jika dilihat dari segi tata ruangnya yang luar biasa perubahannya. Mulai dari menjamurnya hotel-hotel berbintang yang didirikan di setiap sudut kota, berkembangnya mal-mal besar, toko-toko waralaba yang ada di mana saja, dan kantong-kantong parkir "raksasa" yang dibangun di beberapa tempat di Kota Yogyakarta. Arah pembangunan Kota Yogyakarta terlihat seperti menuju kota metropolitan yang modern, tetapi pada dasarnya pembangunan yang baik haruslah mengacu pada pembangunan berkelanjutan, di mana dalam pembangunan memuat tiga aspek dasar, yaitu politik, ekonomi, dan lingkungan. 

Bagaimana pembangunan itu berdampak pada sektor politik, pertumbuhan ekonomi, dan keramahan pada lingkungan baik lingkungan dalam arti yang sebenarnya, dan lingkungan hubungan antar manusia. Calon-calon wali kota yang telah dimunculkan ke publik, ataupun peluang calon incumbent yang akan kembali memperebutkan kursi wali kota Yogyakarta seharusnya telah mempunyai road map pembangunan kota Yogyakarta ke depan yang dituangkan dalam visi dan misinya, di mana pebangunan itu akan bersifat mengubah kondisi saat ini ataupun "melanjutkan" pembangunan yang ada sekarang. Hal itu sangatlah penting bagi warga Yogyakarta, mengingat kondisi Kota Yogyakarta, apakah kondisi ini disukai warga Yogyakarta atau tidak, dilihat dari segala aspek seperti kesejahteraan, kelangsungan hidup, adat istiadat dan lain sebagainya.

Pembangunan seharusnya berpusat pada masyarakat itu sendiri, dengan pola bottom up, tidak dengan pola pembangunan teknokratis yang berorientasi pada pembangunan top down. Investasi memang merupakan hal yang baik untuk melakukan pembangunan dan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi apakah investasi itu dapat diatur dengan baik sesuai proporsi dan kebutuhan masyarakat? Itu yang menjadi pertanyaan mendasar bagi para calon wali kota Yogyakarta. Secara politis, nama-nama yang muncul di antaranya adalah incumbent atau petahana Haryadi Suyuti, Imam Priyono, Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, calon-calon Independen (Jogja Independent), dan calon-calon lain yang masih belum menunjukkan diri.

Masyarakat Kota Yogyakarta tergolong mempunyai kualitas SDM yang cukup baik, sehingga proporsi pemilih cenderung rata-rata akan menjadi pemilih rasional, di mana hal itu merupakan ciri dari perilaku pemilih perkotaan. Seyogianya, calon-calon ataupun bakal calon wali kota haruslah menawarkan konsep yang realistis dan substantif kepada masyarakat Kota Yogyakarta, sehingga calon pemilih dapat memahami dan meyakini arah pembangunan yang selanjutnya, karena politik tidak bisa dilepaskan dari manajemen pemerintahan, urusan publik dan konsensus atau kompromi yang mendasarinya.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar