Membela Kebebasan Berekspresi Semua Kalangan

Sumber gambar: jakarta.coconuts.co
Pembubaran, hal yang terlalu sering terjadi belakangan ini. Pembubaran yang saya maksud ialah pembubaran acara-acara publik (maupun privat) oleh kelompok yang tidak bertanggungjawab yang merasa merekalah pemegang moral yang terbaik. Acara-acara yang dibubarkan berupa diskusi, tonton bareng, atau festival, atau pertunjukkan seni, yang memang mengangkat topik yang non-mainstream. Pembubaran dilakukan oleh ormas-ormas yang membawa nama agama tertentu, dan menggunakan alasan-alasan sumbang seperti bahaya komunisme, bahaya liberalisme, bahaya westernisasi, dan lain sebagainya.



Sabtu (2/3) pekan lalu, terjadi pembubaran acara LadyFast di Yogyakarta. LadyFast adalah festival musik, pertunjukan kesenian, dan serangkaikan diskusi untuk wanita komunitas punk/hardcore. LadyFast diserang oleh ormas-ormas yang menuntut agar acara dibubarkan. Kepolisian datang ke tempat, tapi malah berpihak ke ormas untuk membubarkan acara LadyFast.

Bukan hanya LadyFast, sebelumnya terjadi penyerangan dan pembubaran terhadap komunitas yang ingin menyuarakan suaranya, hanya karena mereka memperjuangkan isu yang non-mainstream. Sementara itu ormas seakan-akan lebih berkuasa daripada kepolisian, dapat membubarkan acara-acara publik kelompok selain mereka. Sebelumnya massa Solidaritas Perjuangan Demokrasi (SPD) yang ingin beraksi di Tugu Yogyakarta pada 23 Maret lalu, harus dicegat oleh kepolisian karena sudah ada massa lain yang terlebih dahulu menempati tugu. 14 Februari lalu peserta aksi One Billion Rising (OBR) Revolution di Malioboro diintimidasi oleh beberapa orang tidak bertanggungjawab, padahal aksi OBR bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan terhadap perempuan.

Tren pembubaran terjadi bak penyakit menyerang kebebasan berekspresi di Indonesia. Damar Juniarto lewat akun Twitternya mengunggah daftar 13 acara yang terpaksa dibubarkan karena tekanan ormas tidak bertanggungjawab dalam satu tahun terakhir. Komnas HAM menunjukkan setidaknya ada 20 kasus intoleransi yang terjadi dalam setahun terakhir. Lantas ini menimbulkan pertanyaan, di mana peran kepolisian yang seharusnya membantu negara untuk menjamin kebebasan sipil warganya? Setiap warga negara seharusnya dijamin kebebasan sipilnya, bukan hanya sekelumit ormas saja.

Sumber gambar: https://twitter.com/DamarJuniarto/status/716326209018179584
Salah satu alasan sumbang kepolisian dalam menghadapi kasus pembubaran ialah “perizinan”. Saya sebut alasan yang sumbang karena alasan ini tiba-tiba muncul ketika isu pembubarannya sudah naik, dan kepolisian diminta keterangan. Kita ambil contoh pada acara Lady Fast. Kapolsek Kasihan, Kompol Suwandi, membenarkan pembubaran dengan alasan “Tidak pernah ijin, dia main musik, mengekspresikan seninya dan tidak pernah melakukan ijin.” Padahal, acara Lady Fast adalah acara semi-privat yang bertempatkan di properti pribadi, yang sudah meminta izin kepada warga setempat, dan jumlah peserta tidak melebihi 300 orang. Kontras juga mengutip bahwa dalam peraturan kepolisian sendiri, perizinan diperlukan jika peserta mencapai 300 orang. 

Saya sendiri tidak habis pikir dengan ormas-ormas yang sering menuntut pembubaran. Mereka menggunakan kebebasan berekspresi mereka untuk melarang ekspresi orang lain. Mereka sepertinya tidak pernah kehabisan isu untuk mereka kompor dan merasa tersinggung. Mereka sangat intoleran terhadap pergerakan sipil lainnya, padahal basis pergerakan mereka sendiri adalah warga sipil jua. Sebagai organisasi sipil, seharusnya ormas memakai cara yang beradab (civilized) dalam menghadapi perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi.

Sebagai negara yang mengaku menganut sistem demokrasi, kebebasan berekspresi seharusnya menjadi hal yang dijunjung tinggi. Negara sudah menjaminnya lewat UU 29 tahun 1999 pasal 24 (1). Memang, detail lebih lanjut tetap ada dalam bentuk tata peraturan yang diakui dalam hierarki hukum Indonesia. Dalam praktiknya, seharusnya kebebasan berekspresi dijamin untuk siapa saja, bagaimanapun argumennya, asalkan disampaikan dengan damai. Karena demokrasi hanya akan berfungsi dengan baik jika kebebasan sipil terjamin, bukan hanya kebebasan politik.

Seharusnya ada cara yang lebih dewasa dan beradab dalam menghadapi perbedaan pendapat/ekspresi, tidak hanya langsung menuntut larangan atau pembubaran sana sini. Argumen layaknya dilawan dengan argumen juga, itu menunjukkan bahwa kita mempunyai konter argumen yang mumpuni. Jika harus mempergunakan koersi untuk membungkam pendapat lain, maka patutlah dievaluasi, apakah kita sebenarnya punya konter argumen atau tidak. Jika Anda ingin kebebasan berekspresi Anda dijamin, hargailah kebebasan berekspresi orang lain. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang orang lain ekspresikan, maka ekspresikanlah ketidaksetujuan Anda dengan cara yang beradab, jangan langsung memakai koersi. (QIL)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar