Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia


Dalam memperingati Milad Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FE UMY), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FE UMY menyelenggarakan Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan dengan tema "Revitalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Badan Usaha Milik Negara (SDA dan BUMN) Menuju Kesejahteraan Masyarakat Indonesia". Kegiatan ini diselenggarakan pada Senin (14/3) di gedung AR Fakhrudin B lantai 5 dan dibuka secara resmi oleh Rektor UMY Prof. Bambang Cipto, M.A pada pukul 09.00 WIB. Hal yang melatarbelakangi ditentukannya ekonomi kerakyatan sebagai tema besar dalam seminar tersebut adalah perwujudan bentuk kritis dari BEM FE UMY terhadap masalah negara mengenai ekonomi bangsa. Seperti yang dikatakan oleh Farhan Fabillah selaku Ketua Panitia Seminar Nasional, “Belakangan ini banyak masyarakat yang mengeluh, misalnya saja, kemarin kita mendengar adanya makelar atau mafia Freeport, beberapa badan usaha milik negara seolah-olah dikuasai oleh asing, seolah-olah SDM kita sendiri tidak dibutuhkan oleh negara, apalagi sebagai calon ekonom kita harusnya memperjuangkan ekonomi kerakyatan yang semestinya,” jelas Farhan.

Hadir sebagai pembicara dalam Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan, Drs. H.M. Idham Samawi (Anggota DPR RI), Dr. Ravrisond Baswir, MBA. (Tim Ahli PSEK UGM), dan Masyhudi Moqorrobin, M. Sc., Ph.D., AKT. (Ketua IAEI DIY dan Dosen FE UMY). Selain itu, hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sugeng, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Tengah, yang menggantikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo karena berhalangan hadir sebagai pembicara utama. Seminar ini dihadiri oleh kurang lebih 442 peserta yang berasal tidak hanya dari Yogyakarta, namun juga dari luar Yogyakarta.

Farhan Fabillah, ketua panitia seminar, menuturkan bahwasanya setelah acara ini selesai, diharapkan mampu melahirkan ekonom yang dapat memperjuangkan ekonomi kerakyatan. “Karena kita tahu sendiri, sekarang mbeludaknya ekonomi non liberalisme, bahkan kita sendiri pun sebagai konsumen utama, yang sama sekali tidak ada yang memperjuangkan,” tuturnya. 

Sugeng memaparkan pidato kunci Ganjar Pranowo yang menjelaskan bahwa sektor ekonomi kerakyatan merupakan sektor penyangga dan penggerak negara ini, meski terjadi krisis sekalipun. Terlebih lagi di persaingan masyarakat global, seperti MEA yang telah dimulai dan menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan ekonomi kerakyatan. Ganjar setuju dengan adanya revitalisasi SDA dan BUMN, karena menurutnya pengelolaan SDA di Indonesia belum sepenuhnya mampu memenuhi kesejahteraan rakyat. Ganjar juga berpendapat bahwa jika ada penanam modal yang “nakal” dan mengancam kedaulatan negara, maka hendaknya diberi sanksi yang tegas sesuai tingkat kesalahannya Dalam pidatonya, Ganjar juga mengajak para mahasiswa untuk turut memberikan sumbangan pemikiran bagi perwujudan sektor ekonomi kerakyatan, “Mahasiswa harus mengembangkan daya kritisnya untuk mendorong pengelolaan cabang-cabang sumber daya alam yang menyangkut kesejahteraan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik,” jelas Ganjar dalam pidatonya yang dibacakan oleh Sugeng.

Selain pemateri selanjutnya adalah Drs. H. M. Idham Samawi, Anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Kabupaten Bantul memaparkan pemikirannya mengenai tema seminar. Idham Samawi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan langkah luar biasa dari BEM FE UMY karena di zaman sekarang sudah jarang pemuda yang peduli apalagi memikirkan mengenai ekonomi bangsa. Hal yang harus dilakukan oleh Indonesia jika ingin berada di jalan yang benar adalah sesuai dengan yang dikatakan oleh Ir. Soekarno yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam berkebudayaan. Sesuai dengan amanat UUD pasal 33, maka representasi dari pengelolaan hasil bumi adalah Pertamina, namun sekarang ini pelaksanaan masih banyak di pegang oleh perusahaan lain. “Seharusnya negara menyerahkan kewenangan kepada Pertamina agar bendera merah putih berkibar di seluruh Indonesia, perkara Pertamina mau bekerja sama dengan perusahaan lain ya silakan,” jelas Idham.

Kemudian, pemaparan materi dilanjutkan oleh aktivis ekonomi kerakyatan, juga mantan sekretaris dekan FE UMY ketika awal pembangunannya, Dr. Ravrisond Baswir, MBA. yang sekarang menjadi tim ahli PSEK UGM. Dr. Ravrisond menganggap masih terdapat problem dalam ekonomi kerakyatan Indonesia, pertama mengenai makna kerakyatan tersendiri yang masih belum sesuai dengan sejatinya dalam ideologi negara, yakni kerakyatan dimaknai dengan masyarakat dengan usaha kecil, pedagang kaki lima, dll. Padahal kerakyatan adalah istilah asli bangsa Indonesia untuk mengungkapkan apa yang dalam bahasa asing disebut dengan demokrasi. Kedua, terdapat kesan atau pemikiran seolah-olah rakyat selalu dalam posisi menengadah padahal sudah jelas dalam amanat UUD bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ekonomi kerakyatan adalah sebuah sistem perekonomian di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Ekonomi kerakyatan yang ideal terdapat pada koperasi, karena dalam koperasi memiliki asas kekeluargaan di mana kekuasaan tertinggi berada dalam Rapat Anggota (RA), juga di dalam koperasi tidak ada buruh dan majikan atau semua individu adalah anggota koperasi. Jika BUMN dipandang sebagai perusahaan swasta maka negara disamakan dengan pengusaha, padahal negara Indonesia dibentuk sesuai isi dalam pembukaan UUD alinea ke-4 dan bukan dibentuk sebagai pengusaha yang mencari keuntungan sebesar-besarnya. Tugas utama dari BUMN adalah mengusahakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dalam rangka membantu melaksanakan tugas negara atau dalam kata lain BUMN adalah alat negara. Hal yang perlu dilakukan dalam revitalisasi adalah perlunya membenahi tata kelola, bagaimana penyelenggara negara mengusahakan BUMN tidak kehilangan jati dirinya sebagai perusahaan milik rakyat. 

Masyhudi Muqorobin sebagai pembicara ketiga memaparkan mengenai Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Islam tentang Pengelolaan SDA dan BUMN. Masyhudi menjelaskan bahwa kekayaan di dunia ini merupakan milik Allah SWT., dan pengelolaannya diserahkan kepada manusia. Dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 29 dijelaskan bahwa sudah menjadi kewajiban bagi manusia untuk mengelola SDA dengan sebaik-baiknya. Masyhudi menerangkan, pasal 33 UUD 1945 sudah sejalan dengan semangat ajaran Islam bahwa kekayaan-kekayaan alam yang sifatnya strategis itu harus berada di bawah kekuasaan rakyat melalui negara. “Nabi Muhammad saw. bersabda bahwa ada tiga hal yang tidak pernah dilarang untuk dimiliki siapa pun, yaitu padang rumput, air, dan api. Maka jika ketiga aspek kekayaan alam strategis ini diswastanisasi, maka akan menjadi persoalan besar negara ini,” tambah Masyhudi. (RKh & KAR)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar