Tolak LGBT dengan Halus

Sumber gambar: wikimedia.org

Kabar berita mengenai LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) ramai diperbincangkan publik. Perbincangan tersebut berujung pada penolakan terhadap aktivitas LGBT. Begitu juga dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memperbolehkan segala bentuk propaganda, promosi, dan dukungan terhadap LGBT. MUI menilai jika komunitas LGBT tersebut haram, karena bertentangan dengan konstitusi dan hukum agama. Meski sudah lama pelaku LGBT berkecimpung di lingkaran masyarakat namun keberadaannya tetap menimbulkan permasalahan.

Kabar menarik juga muncul pada halaman pertama Koran Merapi Sabtu (20/2) lalu, yang memberitakan penggerudukan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fatah di Jalan Celenan, Kotagede Yogyakarta oleh massa Front Jihad Islam (FJI). Ponpes tersebut diketahui sebagai tempat para waria mengaji ajaran Islam. Berita tersebut menyatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) FJI meminta sebuah klarifikasi tentang ajaran yang diberikan pengurus ponpes terhadap waria, apakah bertentangan atau tidak terhadap syariat Islam. Sebagai negara yang mayoritas muslim, sudah sepantasnya apabila banyak kecaman dari ormas Islam yang kontra terhadap LGBT.

Belum lama ini terjadi aksi di Yogyakarta mengenai penolakan oleh demonstran kontra LGBT dan bersamaan dengan pendukung demonstran pro LGBT. Dihimpun dari media daring Tempo, Selasa (23/2) penolakan oleh forum umat Islam menganggap bahwa LGBT merupakan penyakit masyarakat yang membahayakan generasi mendatang, namun bagi pendukung lebih berpandang pada hak-hak kaum LGBT yang kian terpojokkan karena penentangan oleh masyarakat. Kedua aksi tersebut memiliki keseimbangan sama kuat dalam berargumen.

Melihat kondisi ini bukan berarti terus menyudutkan para pelaku LGBT sebagai kaum minoritas, harus dijauhkan dari dinamika masyarakat, dan bahkan tidak mendapat perlindungan oleh negara. Dalam menjalankan kehidupan sosial komunitas tersebut juga memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan dan hati nurani, hak beragama, dan hak lain sebagaimana tertera dalam Pasal 28I ayat 1 UUD 1945. Jika masyarakat dan ormas Islam bersikap menolak LGBT, apakah manusianya yang menjadi bagian warga negara juga ditolak? Lantas bagaimana masyarakat harus menerima kembali pelaku LGBT dan memperlakukan sebagai manusia normal pada umumnya?

Keadilan dan Citra Baik Sulit Dipulihkan

Setiap manusia memiliki hak asasi yang menjadi kebutuhan akan perilaku adil dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Tetapi jika muncul sekelompok masyarakat berkarakter abnormal maka tidak mudah dilakukan masyarakat lain untuk memberi rasa keadilan dalam menghargai hak hidup. Malah cibiran yang semakin melonjak tinggi dan merendahkan derajat hidup kaum LGBT kian ramai di kalangan masyarakat. Perbedaan sifat pola pikir manusia juga menjadi permasalahan berarti dalam membentuk paham untuk memberi rasa keadilan atas hati nurani terhadap pelaku LGBT.

Sulit mengembalikan citra baik pelaku LGBT agar diterima oleh masyarakat yang kontra. Dalam Jurnal Sosiologi Delima menurut (Yuliani 2006) masyarakat tetap merasa takut untuk melakukan kontak sosial karena sudah terbentuk stigma bahwa LGBT merupakan penyimpangan dari nilai agama dan budaya. Pandangan negatif selalu muncul saat mendengar nama LGBT atau dekat dengan pelakunya, dengan demikian kaum LGBT mendapatkan posisi tersendiri dan dijauhkan oleh pandangan masyarakat pada umumnya hingga berujung pada pendiskriminasian. "Menular" menjadi top of mind yang kini membentuk sebuah jarak agar tidak ada kalangan keluarga yang bercampur dengan LGBT, maka anggapan seperti ini yang akan menguatkan masyarakat agar jauh dari LGBT.

Kini manusia LGBT di Indonesia tetap menjadi bagian warga negara. Meski perlakuannya menyimpang tatanan agama, tidaklah pantas sebagai warga negara demokrasi terus melakukan diskriminasi terhadap para pelaku. Menyadari budaya bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi ajaran agama, besar harapan kaum LGBT mengerti gejolak amarah di lingkup sosial sekitarnya. Kembali menjadi manusia normal sangat diinginkan agar mempermudah jalinan warga dalam menjalankan interaksi sosial di kehidupan selanjutnya. Bercermin dari kondisi saat ini, meski berat menerima tapi tetaplah bersikap arif untuk menolak dengan halus. Agar persatuan masyarakat Indonesia tidak rusak hanya perbedaan karakteristik akibat fenomena LGBT, jangan sampai penolakan berakhir pembuatan jarak sosial yang memisahkan interaksi kehidupan masyarakat. (gwr)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar