Jurnalisme, Sastra dan Kebebasan

Sumber gambar: www.k12tlc.net
Oleh: Rofia Ismania
Jurnalisme, sastra dan kebebasan merupakan tiga hal yang sangatlah penting dan saling adanya keterkaitan. Sebagaimana Jurnalisme adalah sebuah kebebasan untuk mengutarakan fakta. Tetapi, ketika jurnalisme itu dibungkam sastralah yang bicara dan mengatakan kebenaran.
Pada masa orde baru kebebasan sangatlah langka, bahkan dilarang atau diharamkan oleh para penguasa orde baru. Karena, pada masa itu masih adanya kontrol oleh para penguasa. Dan kekuasaan selalu berada di tangan mereka. Masa itu telah berlalu, tetapi kita masih hidup dalam bayang-bayang masalah masa lalu. Kadang masih menjadi ketakutan bagi kita. Memang benar, masa lalu tidak akan pernah hilang, melainkan mereka akan selalu ada dalam kehidupan kita. Baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tetapi persoalannya bukan itu saja. Melainkan ketakutan tentang kebenaran yang akan terungkap pada masa kini. Ketakutan itulah yang masih membayang-bayangi dan kekhawatiran itu akan mengakibatkan konflik yang pernah terjadi pada masa silam.

Tulisan ini berangkat dari Hari Pers Nasional yang selalu diperingati setiap tanggal 9 Februari. Seno Gumira Ajidarma, seorang sastrawan yang dulu pernah menjadi seorang wartawan lepas di media cetak, di dalam bukunya yang “Ketika Jurnalisme Dibungkam, Sastra Harus Bicara”, menuliskan bagaimana tentang pengalamannya menjadi seorang jurnalis. Ia dibebastugaskan dari redaktur pelaksana salah satu majalah, karena pemberitaannya tentang kejadian Dili tahun 1991. Di mana ia secara terang-terangan membeberkan sebuah kesalahan yang terjadi pada saat itu. Ia bukan membeberkan persoalan fakta tetapi tentang kebenaran. Melalui sastralah ia dapat berbicara mengenai kebenaran. Karena ia tahu saat itu kebebasan dalam jurnalistik masih dibungkam. Ia menuliskan kembali kejadian itu ke dalam cerita pendeknya, yaitu sebagai wujud perlawanannya. Seperti cerpen saksi mata, trilogi penembak misterius, dan cerpen-cerpen lain yang dimuat di media cetak.

Fakta dan Jurnalisme 

Ketika membicarakan fakta dalam dunia jurnalisme, tentu kita akan tertuju pada pemberitaan kasus yang diberitakan oleh media. Baik elektronik maupun cetak. Seperti halnya: pemerkosaan, pembunuhan, maupun pembantaian. Tentu itu adalah hal yang perlu adanya sensor dari pihak redaksi yang akan menayangkan kasus-kasus tersebut. Sebenarnya ketiga kata tersebut adalah kata yang perlu disensor. Tetapi apa yang menjadi masalah dari ketiga kata tersebut?

Sekilas kita akan melihat sebuah fakta yang media beritakan. Fakta yang tentunya akan kita lihat dengan indra kita dan akan hilang begitu saja. Bagai angin yang datang dan pergi. Seperti halnya datang fakta baru, dan fakta berikutnya datang lagi. Fakta sebelumnya tidak ada penyelesaiannya. Terkadang fakta tersebut juga sering kali adanya manipulasi ataupun larangan menyiarkan berita sebelum waktu yang telah ditentukan (embargo). Memang, jurnalis selalu mengatakan persoalan fakta yang ia dapat saat itu, ketika ia terjun langsung ke lapangan. Seperti halnya fakta kasus A dan kemudian tertutupi oleh kasus-kasus berikutnya. Dan tidak ada langkah selanjutnya dalam penanganan kasus sebelumnya. Fakta hanyalah sebuah fakta yang belum tentu menjadi sebuah kebenaran. Itulah tentang jurnalisme yang membicarakan persoalan fakta. Dan fakta itu sering kali ditutup-tutupi.

Ketika jurnalisme mengatakan persoalan kebenaran pasti ia dihadapkan pada persoalan siapa yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di media itu. Yang saya bicarakan di sini adalah jurnalisme pekerja media baik cetak maupun elektronik. Beda lagi dengan jurnalisme masyarakat yang tidak adanya kontrol oleh pihak mana pun. Jurnalisme media sendiri juga memiliki batasan dalam memberitakan tayangan media. Tentu, batasan itu menjadi sebuah pemberitaan apa yang seharusnya ditayangkan dan apa yang tidak boleh ditayangkan. Tergantung titah dari sang raja. Tetapi itulah yang menjadi permasalahan di kalangan jurnalisme media. Menjadi buruh yang akan menunggu titah dari rajanya. Hal itu menjadi salah satu profesionalitas kerja dari jurnalisme media. Itu bukanlah hal asing lagi untuk kita dengar.

Jurnalisme, Sastra, dan Kebebasan

Seperti yang telah Seno katakan dalam bukunya, sastra bukanlah persoalan tata bahasa maupun estetika. Bukan luapan isi hati seseorang yang menggebu-gebu dan hanya sebagai ekspresi pribadi saja. Sastra mengandung makna yang lebih dari itu semua. Sastra juga mampu berada di antara rakyat. Di lain sisi sastra juga sebagai alat perjuangan dan perlawanan yang mampu bergerak untuk mempertahankan apa yang menjadi kebenaran. Selain Seno, WS Rendra juga melibatkan sastra sebagai alat perlawanan. Dengan sengitnya ia menentang kekuasaan yaitu dengan sastra. Kekuasaan yang menjadi salah satu persoalan yang melibatkan rakyat sebagai objek yang dirampas hak-haknya. 

Bagaimana persoalan pers saat ini tentang hal itu? Pemberedelan, pembungkaman sering kali terjadi di era ini. Bukankah itu merupakan sebuah ketakutan yang sangatlah jelas dilakukan oleh mereka? Ketakutan yang menjadi ancaman bagi mereka. Ini adalah era kebebasan di mana kita bebas menulis apa saja. Baik dunia kejurnalistikan maupun kesusastraan. Tetapi perlu digarisbawahi tentang konteks kejurnalistikan. Karena dunia jurnalis tidak hanya pekerja di media saja, baik cetak maupun elektronik. Kembali kepada kita, bagaimana kita memaknai kebebasan itu sendiri. Jika jurnalisme membicarakan fakta, sastra membicarakan tentang kebenaran, maka kebebasan harus ada di tangan kita. Bagaimana kebebasan itu kita maknai sebagai orang yang kritis, independen dan tidak melupakan intelektualitas kita sebagai jurnalis yang berintegritas.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar