Sistem Menginginkan Indonesia Jadi Negara Koruptor


Oleh: Zulhilmi Hanif

Sejarah tidak pernah mencatat siapa yang pertama kali melakukan tindak korupsi di muka bumi, namun korupsi memang sudah berlangsung lama sejak zaman Mesir kuno, Yunani, Roma, Babilonia, sampai abad pertengahan hingga sekarang. Tak terkecuali di negara maju, korupsi juga kerap terjadi karena semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan sumber daya alam baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai sipil untuk melakukan praktik korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat primitif di mana ikatan-ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang terjadi.

Dengan kata lain, korupsi berawal dengan semakin mendesaknya usaha—usaha pembangunan, sedangkan proses birokrasi relatif lambat sehingga setiap orang atau badan mengambil jalan pintas dengan memberikan uang pelicin.

Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang, materi dan kekuasaan sebagai standar kebenaran. Sebagai akibatnya dan para politisi korup bisa masuk dalam golongan elite dan sangat dihormati. Mereka juga menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat.

Akibat-akibat korupsi antara lain adalah pemborosan sumber daya, gangguan terhadap penanaman modal, bantuan yang lenyap, ketidakstabilan revolusi sosial, ketimpangan sosial, pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas administrasi dan hilangnya kewibawaan administrasi.

Korupsi sangat sulit untuk dihilangkan bahkan hampir tidak mungkin diberantas, karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian eksak. Di samping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Meskipun sudah banyak upaya dari pemerintah untuk mengurangi tindak korupsi, di antaranya dengan membentuk badan hukum, meningkatkan ancaman kepada yang bersangkutan dan lain-lain.

Mengubah Sistem

Dalam pemerintahan ada tiga subjek agar terlaksananya sebuah negara, yaitu politik, birokrasi dan masyarakat. dan dalam sistem politik ada tiga lembaga penting yang menjadi dasar terbentuknya negara, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini, sistem politik mempunyai peran untuk membuat kebijakan dalam sistem ketatanegaraan kita, adapun dua paradigma politik atau pandangan yang dimiliki masing-masing negara, yaitu Dikotomi dan Sinergi.

Dikotomi merupakan pandangan politik tentang pemisahan secara tegas antara politik dan birokrasi, sedangkan Sinergi merupakan pandangan politik tentang kerja sama antara politik dan birokrasi dalam hal membuat dan melaksanakan kebijakan, sistem ini mempunyai kelebihan yaitu, tercapainya kebijakan yang lebih matang, namun lebih rentan korupsi dibanding paradigma Dikotomi. seperti halnya di Indonesia, karena memakai paradigma Sinergi, birokrasi yang berperan melaksanakan kebijakan berada tepat di bawah eksekutif dan terdapat garis tegas di antaranya, itu pula yang membuat kelemahan dalam sistem ini. Birokrasi yang seharusnya bersifat independen tidak bisa lepas dari kekangan eksekutif, maka timbullah beberapa masalah seperti persekongkolan dan mudahnya birokrasi untuk dipengaruhi oleh politik, seperti dinasti politik Ratu Atut di Banten contohnya, yang kemudian menyeret lembaga hukum tertinggi di negara kita. 

Lain halnya jika bicara soal Jerman, dalam hal ini Jerman yang dulunya memiliki paradigma sama dengan Indonesia sejak puluhan tahun lalu sudah sadar akan kelemahan paradigma tersebut, maka dilakukanlah reformasi besar-besaran. Birokrasi yang dulunya hanya menjadi sesuatu yang dikambinghitamkan kini lebih dilindungi hak-haknya dalam membuat keputusan, seperti dibuatnya undang-undang khusus atau bisa disebut dengan Remonstrasi. Undang-undang ini membahas tentang hak untuk menolak kebijakan politik yang dianggap tidak sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, selain itu birokrasi tidak lagi menjadi bawahan eksekutif dan rendah derajatnya seperti di Indonesia. Di Jerman birokrasi mempunyai wewenang yang sama panjangnya dengan tangan politik, yang menyebabkan birokrasi di Jerman lebih kuat dan tidak mudah dipengaruhi oleh politik, dan hal ini pula yang memperkecil kesempatan untuk terjadinya korupsi di negeri tersebut, inilah yang menjadi kelebihan dari paradigma Sinergi. Sistem itu pun terbukti berhasil dengan diraihnya posisi keempat Jerman sebagai negara terbersih dari korupsi di dunia. selain itu Jerman menjadi negara acuan untuk sistem tersebut karena dianggap berhasil dengan baik.

yang jadi pertanyaan besar, mampukah Indonesia mengikuti jejak Jerman? Namun alangkah munafiknya kita jika hanya terus menyalahkan sistem yang ada sekarang ini, karena satu-satunya yang jadi masalah dan akar permasalahan bukanlah sistem, melainkan moral bangsa. Tidak ada yang salah dengan sistem tersebut, itu terbukti dengan berhasilnya Jepang menjalankan paradigma Sinergi. Bagi mereka yang jadi kata kunci adalah moralitas, sudah barang lumrah tentunya jika soal moralitas Jepang terlampau jauh dengan Indonesia. Moralitas di Jepang sudah dibentuk sejak bangku sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, dengan kurikulumnya yang mewajibkan mempelajari budi pekerti. Itu sebabnya di Jepang menteri bisa mengundurkan diri lantaran hanya bercanda di media. bagaimana dengan di Indonesia?

Dengan adanya paradigma ini dan moralitas bangsa kita, tentu tak terelakkan, seolah-olah kita memang diizinkan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan bangsa, karena sistem ini pula yang membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja yang menginginkan kekuasaan dan harta.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar