Refleksi Kemanusiaan dan Sembilan Tahun Kamisan

Diskursus kemanusiaan di masa sekarang, terutama di media sosial, menjadi hal yang gampang menyulut perdebatan. Agar kelihatan lebih kekinian, mulia, dan tidak kolot, beberapa orang akan menggunakan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai dasar argumennya, walaupun ujung-ujungnya dipergunakan sebagai pembenaran atas egonya. Terkadang, beberapa lagi yang tetap ingin berpegang kepada kepercayaan dan nilai agamanya akan segera dihakimi sebagai kaum produk patriarkis, dogmatis, dan lain-lain.

Advokasi HAM direduksi menjadi gerakan jempol di layar gawai. Hanya dengan memberi tagar #lovewins, siapa saja seolah bisa mengangkat derajatnya sebagai makhluk beradab karena memperjuangkan hak seseorang menikahi sesama jenis, fenomena yang terjadi di kala Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa pernikahan sesama jenis konstitusional menurut hukum AS. Atau dengan memasang bendera Perancis pada foto profil akun media sosial, orang tersebut sudah dianggap sebagai agen perdamaian yang peduli sesama, ketika terjadi aksi terorisme di Paris.

Muncullah pertanyaan klise dari kaum yang kerap nyinyir terhadap aksi penunjukan solidaritas di media sosial. “Di mana tagar dan foto profil bendera Palestina ketika Israel sibuk menekan rakyat Palestina dan hak kemerdekaan Palestina?”, atau “Di mana Anda saat pembakaran masjid di Tolikara. Sibuk duel otak? Atau sedang angkat jemuran?”

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diklaim telah dipunyai setiap orang sejak kelahirannya. HAM berlaku secara universal. HAM adalah hak fundamental yang tak dapat dicabut selama yang bersangkutan masih disebut manusia. Penegasan adanya HAM dimulai di tahun 1948, termaktub dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 217, yang mempromosikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Walaupun Indonesia belum menjadi anggota PBB pada 1948, tetapi Indonesia telah menerima HAM sebagai norma hukum internasional dengan diterbitkannya beberapa hukum Indonesia yang berkaitan dengan HAM, terutama UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jadi, HAM telah diterima oleh Indonesia sebagai hak universal yang dimiliki setiap orang.

Maka dari itu, negara tak dapat berkelit dari kewajiban melindungi hak-hak asasi warganya. Namun benarkah negara telah menerima HAM sepenuhnya? Benarkah hak-hak setiap warga negara Indonesia telah dijamin? Sudahkah pemerintah menjalankan pengadilan yang adil bagi korban dan pelaku pelanggar HAM berat? Lalu seberapa jauh pemerintah menerima HAM dan berkomitmen untuk menegakkannya? 

Berbicara masalah kemanusiaan di masa kini telah menjadi hal yang sangat melelahkan. Para pembaca dan pendengar, baik pembaca tulisan ini, maupun audiens berita pelanggaran HAM, belum tentu simpatik terhadap kasus pelanggaran HAM. Sebagaimana kerumunan yang sibuk berteriak, kemudian bubar tanpa mengerti apa yang telah diteriakkan. Para humanis sibuk perang argumen mengenai kemanusiaan sedang jauh di perairan dunia, entah di Asia Tenggara atau di Laut Tengah, ribuan orang terombang-ambing di lautan mencari suaka. 

Sembilan Tahun Kamisan

Kamis 18 Januari 2007, Sumarsih, telah mematung tiap hari Kamis di depan Istana Negara, berpakaian hitam dan berpayung hitam. Sumarsih sendiri adalah ibu dari BR Norma Irmawan, kerap dipanggil Wawan, yang tewas ditembak oleh aparat dalam aksi demonstrasi 13 November 1998. Aksi Sumarsih tidak sendirian, berbagai aktivis HAM juga turut beraksi di depan Istana Negara, juga berpakaian hitam dan berpayung hitam. Menuntut keadilan, panas, hujan, bahkan banjir rela dialami.

Lahirlah aksi Kamisan. Kamis dipilih sebagai hari yang sakral bagi mereka yang akhirnya membuat suatu gerakan dan aksi konsisten di saat roda Jakarta berputar cepat. Panas, hujan bahkan banjir pernah mereka alami. Tunggulah mereka di hari Kamis pukul 16.00-17.00 di depan Istana Negara. Mereka kan berdiri diam, berpakaian hitam dan berpayung hitam, menuntut hak, menuntut pemerintah untuk tidak diam.

Kamisan telah mencapai umur sembilan tahun, dengan 427 aksi yang telah rutin dilakukan. Di ulang tahunnya, Kamisan tetap ada, kini dengan slogan “Digusur kami tetap berdiri, diabaikan kami tetap mencari,” masih di depan Istana Negara, masih di pukul 16.00. Sayangnya, aksi Kamisan terancam, dibenturkan dengan UU No. 9 Tahun 1998 dan Perkap No. 7 Tahun 2012 yang melarang penyampaian pendapat dengan jarak kurang 100 meter dari pagar luar Istana Negara. 

Setiap Kamis pula mereka mengirim surat ke seberang istana tanpa tahu pucuk surat bergurat tinta tersebut dibaca atau tidak oleh si empunya. Terhitung sejak presiden SBY menjabat presiden, hingga pergantian kekuasaan kepada Jokowi asa masih menggelayuti mereka, justru dukungan berlipat ganda dari beberapa aktivis kemanusiaan. Penuntasan kasus orang-orang hilang dan semacamnya telah menjadi produk janji paling laku di kampanye-kampanye pemilu. Namun tetap saja, janji tinggallah janji.

Selama ini kita selalu melihat kemanusiaan tidak pada tempat semestinya, namun pada wadah yang bias. Kita tidak sama sekali menyentuh inti dari kemanusiaan itu sendiri, di media sosial semua orang sibuk perang tafsir dan menjadi santo untuk dirinya sendiri, semua orang menjadi serba salah dengan argumennya tanpa mengerti kemanusiaan secara harfiah tanpa melakukan apa-apa. 

Saya yakin, lutut-lutut mereka sudah keropos ditempa panas dan banjir Jakarta, asa mereka sekarat dicekik pemerintah yang seolah lempar tangan pada sejarah. Namun, apakah kemanusiaan hanya bisa dilakukan dengan cara demikian? Saya optimis, batu walau sekeras apa pun akan menimbulkan cerug pada dindingnya, jika setetes air yang jatuh tiap kamis pagi itu memaksa menyentuh inti dari batu bebal tersebut. Siapa yang tahu, ia akan pecah. Siapa yang tahu, mungkin pemimpin selanjutnya sudah cukup simpati dan cukup manusia. Siapa yang tahu? (ZHM & AQL)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar