Dalam Memperpanjang Kontrak Freeport, Sudahkah Kita Bertanya pada Rakyat Papua?



Oleh: Idham Badruzaman

Beberapa pekan yang lalu, kita mendengar di berbagai media massa Indonesia mengenai fenomena “Papa minta saham” dalam proses renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Salah satu tersangka utama dalam insiden tersebut adalah mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Setya Novanto, sebagai Ketua DPR RI, sebelum mengundurkan diri, dengan percaya diri mengatakan bahwa ia dapat meyakinkan pemerintah untuk memperpanjang kontrak dengan Freeport-McMoran USA, karena kontrak antara Freeport-McMoran USA dengan pemerintah Indonesia akan berakhir di tahun 2021. Bagi Freeport-McMoran, sangatlah penting bagi mereka untuk memperpanjang kontrak untuk berinvestasi lagi ke perusahaan PT Freeport Indonesia.

Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI mengirimkan Surat Menteri ESDM Soal Perpanjangan Operasional Freeport kepada PT Freeport Indonesia dengan nomor 7522/13/MEM/2015, untuk menegaskan kelangsungan investasi di Indonesia bahkan setelah kontraknya selesai pada tahun 2021.

Setya Novanto dan Sudirman Said berlaku seakan-akan mereka mempunyai hak sepenuhnya dalam urusan perpanjangan kontrak dengan Freeport. Tetapi, bukankah yang paling berhak adalah mereka yang tinggal dan berkehidupan di Papua? Sudahkah kita bertanya kepada rakyat Papua perihal keinginan hatinya: memperpanjang kontrak ataukah menyudahinya?

Dalam kepercayaan sebagian masyarakat Papua, gunung diibaratkan sebagai ibu. Menurut legenda lokal, ada seorang ibu yang mengorbankan dirinya untuk keempat anaknya dan keturunan mereka. Sang ibu bunuh diri, dan meminta anak-anaknya untuk memotong-motong bagian tubuhnya menjadi empat bagian dan melemparkannya ke empat arah yang berbeda. Singkat cerita, ketika keempat anak tersebut bangun, mereka terkejut melihat pegunungan di utara, perkebunan di barat dan timur, dan limpahan daratan di selatan. Mereka meyakini bahwasanya ketika alam disakiti, maka ibu mereka akan merasakan pula rasa sakitnya.

Menyakitkan pastinya bagi rakyat Papua, melihat bahwa pegunungan tidak lagi menjulang tinggi ke langit, melainkan menghujam dalam akibat dikeruk. Mereka mungkin tidak mengetahui bahwa operasi Freeport pada 2014 silam bernilai 500 juta Dolar Amerika, dengan total nilai 15,8 miliar Dolar Amerika selama kurun waktu 1992-2014. Mereka mungkin tidak tahu-menahu bahwa operasi tersebut menyerap 30.000 karyawan dan hanya 7.000 di antaranya yang merupakan penduduk lokal. Mereka mungkin awam soal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua yang nyatanya masih rendah, baik sebelum Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua di tahun 2001 maupun setelahnya. IPM Papua terendah kedua di Indonesia sebelum otonomi daerah, dan terendah keempat setelah otonomi daerah. Dengan kata lain, belum ada perkembangan yang signifikan bagi rakyat Papua selama dilakukannya operasi besar-besaran Freeport dan otonomi daerah. Sekali lagi, bukankah rakyat Papua memiliki hak dalam menentukan nasib ibunya?

Jika kita melihat sejarah, identitas dan budaya Papua telah dibungkam sejak lama. Setelah Presiden Soekarno menjadikan Papua sebagai provinsi ke-26 Indonesia, identitas Papua secara resmi dibungkam dengan cara mengubah nama Papua menjadi Irian Barat. Nama yang kemudian diubah lagi menjadi Irian Jaya oleh Presiden Soeharto. Kenapa hal itu menjadi masalah? Nama merepresentasikan latar belakang dan identitas. Kita mengenali identitas sesuatu atau seseorang melalui namanya. Nama “Asep” biasanya dimiliki oleh orang Sunda, nama “Abigail” biasanya dimiliki oleh orang Kristen, dan nama “Muhammad” bisanya dimiliki oleh muslim. Mengganti nama seseorang atau suatu tempat tanpa persetujuan mereka adalah sama dengan pembungkaman atas identitas mereka.

Di Papua terdapat 245 suku. Setiap suku memiliki budaya dan bahasa mereka masing-masing. Maka setiap pembangunan yang ada di Papua seharusnya melibatkan tiap-tiap pemiliknya, agar budaya mereka tetap terjaga. Pembangunan di Papua memang diperlukan, tetapi harus dengan cara yang menjamin bahwa Budaya di Papua tidak tergerus. Dacia Viejo-Rose menjelaskan suatu fenomena bernama “rekonstruksi-dekonstruksi” – rekonstruksi hal- hal dengan gaya dan budaya baru yang bersamaan dengan itu menghancurkan hal-hal dengan gaya dan budaya lama. “Rekonstruksi-dekonstruksi” harus dipastikan tidak akan terjadi di Papua. Apa yang kita anggap bagus belum tentu dianggap bagus pula oleh pihak yang lain, begitu juga sebaliknya. Ketika kita menganggap suatu hal bagus, kita perlu berpikir: bagus untuk siapa? Jadi sebagai kesimpulan, adalah hal yang bijak, bahkan suatu kewajiban untuk menanyakan opini orang-orang Papua mengenai pembangunan yang terjadi di tanah mereka.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar