SE Hate Speech, Akankah Kurang Efektif atau Digunakan Sewenang-wenangnya?




Hate speech atau ujaran kebencian menjadi topik yang hangat diperbincangkan di media akhir-akhir ini terutama media massa daring dan media sosial. Ujaran kebencian sendiri dapat dipahami sebagai ujaran yang bertujuan untuk menyebarkan kebencian terhadap golongan tertentu. Ujaran kebencian atau hate speech sendiri sudah dikenal di dunia maya dan beberapa aturan hukum negara lain, tapi baru-baru ini konsep ujaran kebencian diperkenalkan oleh kepolisian Republik Indonesia melalui ”SE Hate Speech”. 

Polri (Polisi Republik Indonesia) menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (SE Hate Speech) yang diperuntukkan untuk kalangan internal kepolisian. Kepolisian diharapkan untuk cepat tanggap dalam berbagai kasus dan masalah yang berhubungan dengan hate speech, seperti penistaan, provokasi, dan lain-lain.

Surat edaran kebencian atau hate speech yang saat ini banyak diperbincangkan orang memang sedang menjadi kontroversi, menurut pendapat salah satu dosen fakultas hukum UMY, Yeni Widyowati. “Surat edaran yang saat ini beredar di Polri memang sebenarnya kurang efektif, mengapa kurang efektif, karena ditakutkan apabila surat edaran tersebut hanya merupakan alasan untuk melindungi seseorang. Sebenarnya aturan mengenai hal-hal tindak pidana penghinaan, pencemaran dan lain lain sudah ada aturannya sendiri dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana),"  jelasnya. 

Selain itu, adanya surat edaran tersebut dikhawatirkan akan menjadi undang-undang karet seperti halnya undang-undang subversi yang diberlakukan ketika zaman orde baru. Ditakutkan lagi penegakan hukum di Indonesia akan semakin berkurang, dan surat edaran ini hanya dijadikan alat untuk menjerat orang-orang tertentu yang memang lemah dan apabila yang melakukan adalah orang yang dekat dengan kekuasaan, maka tidak dijerat. 

Dalam tata hukum perundang-undangan yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari UUD 1945, ketetapan MPR, UU/Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten, jadi surat edaran di sini tidak masuk dalam hierarki perundang-undangan. Maka dari sini perlu dipertanyakan lagi apakah bisa aturan hukum di Indonesia bisa dilaksanakan hanya dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri? Apabila memang aturan ini akan digunakan dengan baik mengapa tidak diubah ke dalam bentuk peraturan pemerintah. Lebih dikhawatirkan lagi apabila pelaksanaan petunjuk teknis yang ada dalam surat edaran tersebut tidak dipahami oleh bawahan, jangan-jangan dalam pelaksanaannya penegak hukum hanya bermain asal tangkap saja. 

Fadjar Djunaedi, dosen Ilmu Komunikasi UMY, mengaitkan masalah SE Hate Speech dengan rendahnya literasi media di Indonesia. “Persoalan di Indonesia itu kan persoalan literasi media, di audiensi kan. Audiens itu dari budaya oral, masuk ke dalam budaya tulis belum tamat. Belum khatam sudah masuk budaya audio-visual, TV. Budaya audio-visual belum tamat, sudah masuk online, nah dalam proses budaya online, muncul konvergensi. Ketika audiens tidak lagi menjadi konsumen, juga menjadi produsen pesan, kalau tidak dibekali kemampuan literasi, membaca yang cukup, ngetweet, menulis status, tidak dipikirkan implikasinya. Padahal ketika di sosial media kan bukan komunikasi bermedia saja. Media sosial memang komunikasi bermedia, tetapi ketika pesan masuk ke ranah publik, ia menjadi mass media. Pada media massa termasuk Nuansa, ada gatekeeper, redaksi, dengan sosial media gak ada,” jelas Fadjar. 

Fadjar Djunaedi juga menetapkan posisinya, yakni kontra terhadap SE Hate speech. “Kalau saya kontra kepada upaya negara untuk merepresi kebebasan berekspresi dan berserikat, baik secara lisan maupun tulisan. Tugas negara adalah untuk melindungi warga negaranya, bukan merepresi, tapi negara juga wajib melindungi warga negara yang lain agar tidak terkena hal-hal yang seperti ini,” tutup Fadjar Djunaedi. (Aql, Hp)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar