Problematika Pilkada Serentak di DIY dan Harapan Pemilih terhadap Calon Kepala Daerah



Laboratorium Ilmu Pemerintahan (IP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) memaparkan hasil riset tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Kriteria Ideal Calon Kepala Daerah Pada Pilkada Langsung di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta - red) tahun 2015 pada Jumat (4/12) bertempat di Gedung AR Fachruddin A lantai 5. Selain dihadiri oleh para peneliti dari laboratorium IP, pemaparan tersebut juga dihadiri oleh salah satu partai politik, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY, media diwakili oleh Pemimpin Redaksi Kedaulatan Rakyat, dan sebagainya. Seminar dibuka oleh Ketua Jurusan IP yang diwakili oleh Isnaini Muallidin, S.IP., M.PA. Meliau mengutarakan bahwa laboratorium IP merupakan salah satu lembaga strategis di jurusan IP. Penelitian merupakan agenda tahunan di laboratorium IP, sebelumnya pernah meneliti tentang Undang-undang Keistimewaan DIY, kemudian sekarang mengambil isu tentang Pilkada serentak. 

Terdapat tiga daerah di DIY yang melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember mendatang yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Gunungkidul. Laboratorium IP memiliki agenda tahunan untuk melakukan penelitian, kali ini dengan momentum Pilkada serentak yang akan diselenggarakan di tiga daerah maka diambillah tema tersebut. Tujuan dari penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan beberapa mahasiswa IP tersebut adalah, pertama untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai Pilkada serentak yang akan dilaksanakan di daerahnya, kedua untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengenal kandidat pasangan calon kepala daerah termasuk visi dan misi yang mereka bawa, dan yang ketiga untuk mencari tahu kriteria atau figur seperti apa yang menjadi pilihan masyarakat. 

Hasil penelitian dipaparkan oleh dosen IP UMY yaitu Erni Zuhriyati, S.IP., M.Si., dan Dr. Suranto, M.Pol. Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menjadi responden didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dengan total DPT tiga daerah yaitu 2.084.487 dengan sampel yang diambil sebanyak 400 responden. Sebaran responden berdasar kabupaten yakni Sleman 37%, Bantul 34% dan Gunungkidul 29%, dengan responden berdasar jenis kelamin yakni perempuan 47% dan laki-laki 53%. Selain profil responden berdasar sebaran kabupaten dan jenis kelamin, juga berdasar usia, pekerjaan, pendidikan, dan agama. Kemudian hasil dari penelitian yang dilaksanakan kurang lebih 2 bulan tersebut adalah sebagai berikut: 
  1. Sebanyak 87% masyarakat mengetahui akan dilaksanakannya Pilkada 9 Desember mendatang dan 13% tidak mengetahuinya. 
  2. 65% masyarakat mengetahui informasi tentang pasangan calon kepala daerahnya dan 35% tidak mengetahuinya. 
  3. Terkait sumber informasi yang didapat, 38% didapat dari baliho/spanduk/pamflet, 21% dari kampanye, 15% dari koran/media cetak, 11% dari keluarga/saudara, 6 % dari televisi/radio, 1% dari media sosial dan 8% dari sumber lainnya. 
  4. Sebanyak 62% masyarakat tidak mengetahui tentang visi dan misi dari pasangan calon kepala daerah mereka, dan sangat sedikit yang mengetahui yaitu 38%. 
  5. Figur yang diinginkan oleh masyarakat yaitu pertama, jujur, adil dan dapat dipercaya, kedua, figur yang bersih (tidak pernah tersangkut tindak pidana), serta ketiga memiliki pengalaman dan agenda prioritas yang diinginkan masyarakat. 
  6. Sebagian besar masyarakat tidak lagi melihat dari faktor jenis kelamin yang akan menjadi kepala daerah mereka. 
Analisa dari para peneliti memaparkan yaitu terdapat problematika tentang kesiapan pelaksanaan Pilkada di mana hal tersebut tercermin dari hasil survei yakni minimnya sosialisasi dari pelaksana dan peserta Pilkada, seperti masyarakat banyak yang tidak mengetahui pelaksanaan Pilkada, sebagian besar masyarakat hanya mengetahui pasangan calon dari baliho/pamflet dan diikuti dari kampanye, hanya sedikit dari masyarakat yang mengetahui tentang pasangan calon dari debat kandidat yang ditayangkan oleh televisi lokal. Kemudian, masyarakat menginginkan kepala daerah yang mampu atau mumpuni dalam memimpin dan sudah tidak memedulikan hal seperti jenis kelamin. 

Karena pelaksanaan Pilkada begitu urgen, maka dari peneliti juga merekomendasikan hal-hal seperti sosialisasi perlu ditingkatkan baik oleh pelaksana maupun peserta Pilkada agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai figur yang akan memimpinnya. Selain itu juga perlu ditingkatkan kampanye dan sosialisasi, begitu pun bagi para kandidat yang terpilih nantinya harus memprioritaskan program pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kebudayaan. Agenda selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh Laboratorium IP adalah evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di DIY. (Rkh) 
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar