Belajar dari Fitnah Kunjungan Jokowi ke Suku Anak Dalam

Sumber gambar: setkab.go.id
Foto kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Suku Anak Dalam sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Pasalnya, beredarnya foto tersebut juga dibarengi dengan kabar miring mengenai kebohongan kunjungan sang Presiden. Beberapa netizen melalui akun media sosialnya mengatakan bahwa foto tersebut hanya direkayasa dan merupakan pembohongan publik. Beberapa pihak terkait pun angkat bicara mengenai kabar yang beredar di masyarakat. Termasuk Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang merasa geram dengan ulah sang netizen dan menyatakan bahwa tidak ada rekayasa dalam foto tersebut. 

Polemik tuduhan rekayasa kunjungan tersebut kini telah usai, dengan skema akhir yaitu tidak dilaporkannya penyebar fitnah tersebut ke pihak berwajib oleh Presiden Joko Widodo. Namun, sekiranya ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dan digarisbawahi kita bersama sebagai masyarakat Indonesia.

Yang pertama, rupanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya memudahkan masyarakat untuk saling berinteraksi satu sama lain, namun juga menjadi sarana yang mudah untuk mendapatkan atau bahkan menyebarkan berita bohong.

Yang kedua, berita-berita yang beredar di masyarakat sangat rentan untuk menjadi alat politik beberapa oknum. Pasalnya ini banyak terjadi di level yang rendah sampai yang tinggi, dari level Kepala Desa sampai seorang Presiden sekalipun. 

Menanggapi hal di atas, seharusnya masyarakat Indonesia mampu membentengi diri dengan baik. Pertama, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seharusnya juga dibarengi dengan kecerdasan masyarakat dalam menanggapi suatu berita. Hal yang harus dilakukan adalah tentu mempertanyakan kebenaran berita yang didapatkan, yaitu dengan memperbanyak referensi sumber berita. Masyarakat diharapkan tidak hanya berpatok kepada satu media, namun juga membuka wawasan dengan membaca berita dari media lain.

Kedua, masyarakat harus bersikap netral terhadap apa yang diberitakan, bukan membaca sebagai lawan maupun kawan. Euforia yang terjadi dalam pemilihan umum terhadap pemimpin di semua level pemerintahan, sekiranya tidak menentukan bagaimana sikap masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih. Masyarakat harus legawa jika pilihannya tidak terpilih, serta tidak bersikap fanatik jika pilihannya terpilih.

Konsepsi Pemimpin Ideal

Ekspresi yang ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemimpinnya baik yang bersifat pujian maupun cemoohan lewat media maupun opini publik, merupakan salah satu wujud dari kepedulian mereka. Tanpa feedback yang diberikan oleh masyarakat, pemerintah (yang dalam hal ini terutama adalah pemimpin) tentu tidak akan mendapatkan masukan atau penilaian bagi dirinya. 

Masyarakat Indonesia mempunyai peran besar dalam mengawasi sistem pemeritahan dan juga menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Jika memang seorang pemimpin Indonesia haruslah orang yang ideal, maka cukuplah sulit untuk menyatukan persepsi tentang idealisme tersebut. Pasalnya setiap individu maupun kelompok di Indonesia tentu punya konsepsi masing-masing tentang seorang pemimpin yang ideal. Jika kelompok agamis mengatakan bahwa pemimpin Indonesia yang ideal adalah seseorang yang faham akan agama, belum tentu konsep itu akan diterima oleh kelompok nasionalis atau kelompok-kelompok yang lain. Idealisme tersebut tentu seharusnya tidak mendorong kepada perpecahan dukungan terhadap pemimpin yang terpilih. 

Jika tujuannya adalah untuk membangun Indonesia, mengapa tidak dijalankan saja peran yang sedang dijalankan. Peran sebagai pemimpin, rakyat, maupun peran lainnya, dijalankan dengan baik dengan saling bahu membahu dan mengingatkan koridor kerjanya masing-masing, bukan saling menjatuhkan. (arf)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. 1.Apa kepentingan jokowi datang ke jambi?
    2.Bukankah masyarakat adat sudah merdeka dengan pengkuan negara atas hak-haknya, kenapa lahannya di bakar dan masyarakat malah mau di modernkan?.

    Kehadiran negara bukan untuk masyarakat adat tapi untuk kapital,Ini sudah berjalan semanjak zaman orde baru!!

    BalasHapus