Satu Tahun Jokowi-JK: Mari Tinjau Trilogi Permasalahan Bangsa

Sumber gambar: beritasatu.com
Indonesia merupakan negara dengan garis pantai mencapai 99.093 kilometer dari sekitar 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Tentunya dengan keadaan seperti ini Indonesia menyimpan berjuta kekayaan melimpah yang bisa diolah untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana tidak, ketika kita berbicara dari satu sektor yaitu laut saja. Sektor ini pada dasarnya dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang tepat.

Namun satu pertanyaan penting bagi kita adalah ke manakah potensi laut Indonesia yang sedemikan melimpah itu? Perlu kita ketahui bahwa setiap tahun laut Indonesia menghasilkan sumber kekayaan dengan jumlah triliunan rupiah. Namun setiap tahun pula kekayaan yang dihasilkan “bocor”. Seharusnya hasil-hasil alam tersebut dinikmati sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sumber ekonomi masyarakat sekitar yang bekerja sebagai nelayan. Namun pada kenyataannya kita miskin karena justru tidak mendapatkan apapun dari sumber kekayaan kita. Siapa pun yang disalahkan dalam hal ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah apabila yang menjadi akar masalah ini tidak bisa ditebas dan dihilangkan. Setidaknya ada tiga faktor penting yang sampai sekarang belum bisa berjalan optimal untuk mengatasi hal ini. Inilah "Trilogi Permasalahan Bangsa" mari kita bahas selengkapnya.

Pertama adalah tidak adanya kepemimpinan yang kuat. Tidak salah ketika mantan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Kuan Yew menyebut negara tidak akan mampu maju jika pemimpinnya lemah. Apabila kita melihat keadaan di Indonesia saat ini mungkin penyataan dari Lee Kuan Yew ini benar. Bagaimana kualitas pemimpin Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat lokal belum ada yang dapat mencapai ke dalam kriteria kepemimpinan yang kuat. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan-kebijakan yang belum bisa pro bagi masyarakat. Pemerintah belum bisa membuat tindakan tegas terhadap pencurian Sumber Daya Alam (SDA) di laut Indonesia dan juga konflik birokrasi dari tingkat pusat sampai daerah. Masyarakat tentunya berharap agar keadaan ini tidak terjadi di tahun-tahun yang akan datang. Pemimpin bangsa dalam hal ini menjadi unsur penting dengan peranannya yang berpihak terhadap kesejahteraan masyarakat. Indonesia memang mempunyai banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang cerdas. Namun untuk saat ini Indonesia masih minim dalam mengenai SDM yang berkarakter atau pribadinya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 

Faktor kedua adalah tidak optimalnya fungsi legislatif di Indonesia. Bukan rahasia umum lagi jika para wakil rakyat kita di tingkat pusat maupun di tingkat daerah belum bisa memberikan hal-hal yang dikehendaki oleh rakyat. Para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru mementingkan kepentingan pribadi dan partainya untuk menggapai pundi-pundi keuntungan sebanyak mungkin. Seharusnya sebagai wakil rakyat mereka bisa menjalankan tugas dan fungsi yang telah diemban sebagai pembela kepentingan masyarakat. Sehingga kepentingan-kepentingan yang rakyat inginkan bisa tercapai dan terpenuhi. Kepada siapa lagi rakyat bisa menyerukan suaranya selain kepada wakil mereka agar pemerintah bisa melaksanakan pelayanan publik yang baik. Bisa jadi janji-janji yang mereka umbar ketika kampanye pada saat pemilu hanyalah sebagai kamuflase belaka, semata-mata untuk menarik perhatian rakyat lalu ketika berhasil menduduki jabatan yang diinginkan justru berdalih lupa dengan janji-janji pada rakyatnya. Sebenarnya ketika fungsi legislatif ini bisa berfungi dengan baik tentu harapan dan keinginan rakyat pun akan berjalan sesuai harapan.

Ketiga adalah masalah korupsi bagi Indonesia merupakan masalah yang tidak pernah ada habisnya, apalagi ketika kita mengaitkannya dengan isu-isu terbaru. Ketika DPR ingin membatasi usia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi 12 tahun saja, hal ini membuktikan bahwa keinginan untuk menghilangkan korupsi di Indonesia menjadi tantangan terbesar selain masalah-masalah di atas. Dana-dana yang seharusnya untuk pembangunan masyarakat justru disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan yang menyangkut pribadi dan kepentingan kelompoknya. Bagaimana mungkin rakyat bisa menjalankan roda ekonominya? Jika kita lihat infrastruktur seperti jalan, bangunan-bangunan yang berkaitan dengan kepentingan publik belum bisa disediakan dengan baik oleh pemerintah. 

“Oleh karena itu untuk membangun indonesia yang baik, kuat dan maju perlu adanya pemimpin yang kuat dan tegas serta cerdas dalam membuat dan mengambil kebijakan sehingga orientasi yang dibuat untuk rakyat bisa berjalan sesuai. Faktor legislatif pun harus bisa berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai keinginan dan harapan rakyat yang disuarakan kepada mereka diabaikan begitu saja,” ungkap Cepi mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY 2014. Kita bisa mendambakan Indonesia yang maju jika kedua aspek itu ada dan berjalan secara beriringan, dengan demikian korupsi akan sulit untuk berkembang di Indonesia. (bim)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar