Kasus Lentera, Noda Hitam Kebebasan Pers Mahasiswa



Insan pers Indonesia khususnya mereka yang tergabung dalam pergerakan pers mahasiswa dihebohkan oleh kabar penarikan majalah Lentera yang diterbitkan oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Lentera Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga oleh pihak kepolisian setempat. Bukan tanpa sebab, majalah yang telah beredar di masyarakat sejak 9 Oktober 2015 lalu ini mengangkat isu tragedi pembantaian simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Salatiga pada tahun 1965 lalu. Salatiga Kota Merah, begitulah frasa yang dipilih redaksi Lentera sebagai headline di sampul majalah, lengkap dengan foto gerombolan orang dengan atribut palu arit, lambang kebesaran PKI. Pro dan kontra ditujukan kepada konten yang diangkat, mereka yang pro mendukung diangkatnya isu ini karena bermanfaat bagi pengusutan korban tragedi 1965. Mereka yang kontra berdalih majalah tersebut akan mengganggu keamanan di Salatiga khususnya, dalih PKI menjadi senjata utama mereka yang menolak beredarnya majalah ini.

Terkait hal ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi (Fiskom) UKSW sebagai pihak kampus yang membawahi LPM Lentera memanggil Pimpinan LPM Lentera, Arista Ayu Nanda menghadap pihak kampus, dari Dekan Fiskom hingga Rektor UKSW. Terbentuklah sebuah kesepakatan redaksi Lentera harus menarik kembali seluruh majalah yang telah beredar. Walaupun pada akhirnya, pihak kepolisian telah lebih dulu menarik majalah yang disebar di agen-agen di Salatiga dan sekitarnya.

Pertemuan kembali digelar atas kasus ini. Kali ini antara pihak Lentera, kampus, dan kepolisian. Beberapa hal yang dipermasalahkan adalah judul sampul Salatiga Kota Merah yang dapat menciptakan persepsi Salatiga adalah kota PKI, selain itu terpampangnya lambang palu arit dan keraguan akan kevalidan informasi narasumber menjadi tameng kepolisian untuk menarik peredaran majalah Lentera. 

Di Mana Kebebasan Pers Mahasiswa?

Banyak pihak menilai kasus penarikan majalah Lentera oleh pihak kepolisian beberapa waktu sebagai bentuk pengekangan atas kebebasan pers. Walaupun berbeda pengertian dengan pers umum, pers mahasiswa tetap memiliki payung hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 ayat 1. Bagaimanapun, segala bentuk penarikan dan pelarangan peredaran produk pers adalah bentuk pemberedelan yang jelas menodai kebebasan pers. 

Sebagaimana penjelasan dan klarifikasi redaksi Lentera yang dimuat dalam situs persma.org, Dalam proses peliputan dan kerja jurnalisme, redaksi Lentera telah menerapkan asas-asas jurnalisme presisi pada kasus tragedi 1965, bahkan dikatakan redaksi juga telah melakukan investigasi dan melakukan penelusuran atas tragedi ini. Kabarnya, Lentera menemukan empat titik pembantaian yang terletak di Lapangan Skeep Tengaran, Kebun Karet di Tuntang dan Beringin, serta di Gunung Buthak di Susukan.

Layak untuk diketahui, jurnalisme presisi adalah kegiatan jurnalistik yang menekankan ketepatan (presisi) informasi dengan memakai pendekatan ilmu sosial dalam proses kerjanya (Nurudin, 2009:226). Dari sini dapat kita simpulkan, konten majalah Lentera bukan asal-asalan ditulis, namun ketepatan informasi tentang isu 1965 telah dipertimbangkan dengan baik oleh redaksi dengan kajian kepustakaan yang mendalam dan observasi. Andreas Harsono, pakar jurnalistik yang juga alumnus UKSW menyatakan hal yang sama. Tidak ada yang salah dengan kerja jurnalistik Lentera, apa yang dilakukan oleh pers mahasiswa Lentera juga dilakukan pers mahasiswa lainnya. 

Selain pihak kepolisian yang dituntut untuk tidak bersikap sewenang-wenang atas penarikan majalah, pihak kampus juga mendapat sorotan khususnya pegiat pers mahasiswa di Indonesia. Atas kasus penarikan majalah tersebut, pihak kampus seharusnya bukannya ikut andil dalam penarikan majalah. Kampus seharusnya melindungi kebebasan pers majalah Lentera sebagai kebebasan akademik, di mana dalam hal ini kampus memiliki kewajiban memberikan ruang dan melindungi mahasiswanya dalam melakukan kajian akademis, termasuk dalam kegiatan penerbitan majalah oleh pers mahasiswa. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur hal tersebut. Ketika ditemui hal yang tidak sesuai seperti data informasi yang diragukan kevalidannya atau majalah tersebut dianggap merugikan dirinya atau pihak lain maka bukan berarti pihak yang merasa dirugikan tersebut memiliki hak untuk langsung melarang beredarnya produk majalah tersebut. Dalam kegiatan jurnalistik dikenal dengan adanya hak jawab, di mana ketika ada suatu pihak yang merasa dirugikan berhak memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap suatu pemberitaan yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan kebenarannya. Hak jawab juga telah diatur dalam UU Pers. Pada kasus penarikan majalah Lentera, hal inilah yang tidak dilakukan oleh pihak kepolisian, di mana mereka langsung "main beredel" dengan menarik langsung majalah Lentera dari peredarannya.

Belajar dari kasus penarikan majalah Lentera, pihak kampus dan pemerintah melalui kepolisian serta jajarannya memiliki kewajiban untuk menjamin kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan pers dalam hal ini pers mahasiswa. Penerbitan majalah Lentera tentang tragedi 1965 adalah murni kerja jurnalistik. Bagi pihak yang merasa dirugikan atau merasa informasi atas produk jurnalistik itu tidak valid maka hak jawab menjadi solusi, sekali lagi bukan langsung "main beredel", bagaimanapun juga, pemberedelan adalah bentuk arogansi yang menodai kebebasan pers. Melalui tulisan opini ini pula, saya mengingatkan kepada seluruh pergerakan pers mahasiswa di manapun berada, terus kawal kasus ini, jangan sampai noda hitam itu terus menempel bahkan terulang. Salam Pers Mahasiswa! (YSA)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar