FISIPOL Bersuara: Tuntut Kebijakan Larangan Berdagang di Lingkungan Kampus


Sebagai bagian dari elemen kampus serta bagian dari mahasiswa, beberapa lembaga internal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) melakukan diskusi mengenai kebijakan kampus yang menyatakan bahwa “... terhitung mulai tanggal tanggal 21 Oktober 2015 kami melarang Bapak/Ibu/Saudara untuk melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan diarea-area [sic] baik yang di dalam ruangan maupun diluar [sic] ruangan tersebut.” (Isi Surat Keputusan UMY No. 0178/A.II-1V/X/2015). 

Kebijakan ini turut mendorong Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FISIPOL Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) untuk melakukan inisiatif dengan menggelar diskusi bersama lembaga internal kampus di tingkat FISIPOL UMY, seperti Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Komap), Korps Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional (Komahi), Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Komakom), FISIPOL Research Club, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIPOL, dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat FISIPOL. Diskusi pada Rabu, (28/10) tersebut menghasilkan pandangan mengenai kebijakan kampus dan beberapa usulan dalam sebuah petisi yang ditujukan untuk Dekanat Fisipol untuk menyamakan suara yang nantinya akan diadvokasikan kepada pihak Rektorat UMY.

Ketua DPM FISIPOL, Relsan Mandela (Ilmu Pemerintahan 2013) mengatakan bahwa “Kami turut mendukung mengenai kebijakan kampus dalam hal penertiban, karena tidak dapat dipungkiri jika banyak makanan yang dijual berasal dari orang luar, bukan bermaksud untuk melarang seseorang untuk mencari rizqi tapi UMY memanglah bukan tempat untuk berdagang, tapi kami juga tidak setuju ketika hal tersebut membatasi mahasiswa dalam mengembangkan minatnya dalam entrepreneur.” 

Dalam diskusi yang bertempat di Kantor DPM FISIPOL, menghasilkan beberapa poin yang disepakati bersama, yaitu pertama, pihak kampus harus mengadakan audiensi atau pertemuan bersama semua lembaga mahasiswa terkait maksud dari kebijakan yang dikeluarkan baru-baru ini dan membahas solusi yang lebih tepat karena kebijakan yang dibuat sebelumnya dirasa tidak solutif. Kedua, menolak adanya kebijakan pelarangan tersebut, karena akan merugikan lembaga mahasiswa seperti HMJ, BEM, dll. Dengan kegiatan berdagang yang dilakukan oleh badan usaha yang bertujuan untuk mendukung keuangan organisasi dalam menyelenggarakan program kerja atau kegiatan, selain itu hal tersebut juga dapat mempertahankan eksistensi organisasi, dengan kata lain lembaga mahasiswa harus diberi kelonggaran dan tetap diperbolehkan untuk berdagang, namun tetap tidak diperkenankan berdagang bagi pihak-pihak di luar kampus UMY. Ketiga, pihak kampus harus menyediakan space atau ruangan terpusat (khususnya di Fisipol) yang ditujukan bagi mahasiswa yang berminat dalam entrepreneur atau berdagang, dengan beberapa persyaratan seperti mahasiswa aktif dan tetap bertanggungjawab terhadap kebersihan lingkungan.

“Kemudian, harapan dari Ketua DPM adalah adanya sikap yang sama dari pihak Dekanat FISIPOL agar DPM FISIPOL bisa melakukan advokasi kepada Rektorat. Hal ini melihat DPM FISIPOL sebagai lembaga yang berfungsi di tingkat fakultas sehingga harus ada sinergi antara DPM dengan Dekanat terlebih dahulu sebelum melakukan advokasi ke tingkat yang lebih tinggi yaitu Rektorat UMY. Setidaknya hal ini walaupun hanya diadvokasikan untuk FISIPOL namun pihak kampus diharapkan bisa memberikan kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak, terlebih apabila kebijakan itu bisa diterapkan pada seluruh fakultas di UMY sehingga hak-hak mahasiswa tidak dibatasi untuk berkembang lebih baik,” ungkap Relsan. (RKH, BIM)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar