Implementasi Fungsi Kesejahteraan Sosial dalam Pilkada Langsung Kabupaten dan Kota DIY

Kesejahteraan merupakan cita-cita setiap bangsa. Indonesia sebagai negara berkembang mengalami banyak rintangan dan tantangan dalam membangun negara dan menyejahterakan sosial telah banyak perubahan hukum dan sistem pemerintahan demi kemajuan bangsa. Salah satu yang paling mendasar dalam perubahan tersebut adalah sistem politik yang dibangun sebagai wahana perpindahan kekuasaan untuk bertarung ideologi dalam mengambil alih pengaturan negara. Indonesia sebagai negara ketiga terbaik pesta demokrasinya pasti memiliki sejarah dan proses yang panjang dan selalu mengalami demokratisasi. Mulai dari zaman orde lama, orde baru, hingga kini reformasi sistem politik yang dibangun telah mencapai pada tahap pemilu. Mulai dari Pemilu tahun 1995 hingga Pemilu tahun 2014 sangatlah berbeda. Apalagi pasca reformasi yang sudah jelas dalam amandemen UUD 1945 mengamanatkan agar kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan UU (pasal 1 ayat 2) yang sebelumnya berada di tangan MPR. Sehingga pemilu terbuka mulai dan mempengaruhi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung sejak tahun 2004.

Pilkada secara langsung memiliki arti penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Mengingat kepala daerah yang muncul sebagai pemimpin merupakan representasi murni dari suara mayoritas rakyat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pilkada langsung hanya terjadi di kabupaten dan kota saja. Karena pada tingkatan provinsi masih menggunakan sistem kerajaan (monarki) atau kesultanan dalam memimpin masyarakat sesuai dengan UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (pasal 1). Memang pada hakikatnya kesejahteraan sosial merupakan persoalan negara secara nasional. Dengan diaturnya UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di setiap wilayah Indonesia. Seperti halnya Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini dinas sosial kabupaten dan kota memiliki program yang nyata sesuai dengan aturan dalam UU Kesra tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh tim PKM dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa implementasi fungsi kesejahteraan sosial di kota dan kabupaten Derah Istimewa Yogyakarta secara normatif telah terpenuhi. Dengan relevannya program kesejahteraan sosial dengan UU No. 11 tahun 2009 secara optimal dilihat dari hasil penelitian kami yang belum mencapai angka optimal dalam hal ini 75% ke atas terhadap kepuasan masyarakat yang menjadi sasaran dari peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut. Walaupun dalam Pilkada Langsung banyak isu-isu politik sebesar 61% kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Namun tingkat kepercayaan masyarakat dalam isu-isu kampanye tersebut sangat rendah dari hasil penelitian kami sebesar 21%. Pilkada Langsung dapat memberikan hasil yang ideal apabila elemen-elemen atau instrumen dalam proses pelaksanaannya memberikan yang terbaik. Kesadaran masyarakat tinggi merespon dan mengkritisi atas kampanye-kampanye tentang kesejahteraan sosial yang terjadi saat pilkada. Sehingga implementasi fungsi kesejahteraan belum berjalan harmonis antara norma-norma yang dibangun dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan kehendak masyarakat.


Romi Maulana 

Fakultas Hukum UMY 2013
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar