Hak Buruh Tertindas, Gabungan Mahasiswa Gelar Aksi




Indonesia sebagai negara yang mempunyai penduduk terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk kurang lebih 250 jiwa, memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) melimpah dan masih banyak rakyat yang berkerja sebagai buruh. Di sisi lain dengan terbukanya perusahaan asing yang masuk belum memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Terlebih lagi masih banyak pekerja yang mendapatkan perlindungan hukum yang minim oleh pemerintah. Untuk memperingati Hari Buruh Sedunia perkumpulan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Universitas Islam Indonesia (UII) dan Universitas Ahmad Dahlan (UAD) yang tergabung dalam LFSY (Liga Forum Study Yogyakarta) mengadakan aksi dari Jalan Malioboro menuju titik nol kilometer kota Yogyakarta, pada Jum'at (1/3).



Buruh di Indonesia saat ini belum mendapatkan upah yang layak dalam bekerja. Masih banyak juga pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan yang menyebabkan buruh kehilangan pekerjaan untuk penghidupan keluarga. Kebijakan pemerintah dalam melancarkan perusahaan asing masuk ke Indonesia seperti UU Penanaman Modal Asing, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Masyarakat Ekonomi Asean (MP3EI) belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut diwarnai dengan adanya pengangguran, upah buruh yang tidak layak, kerusakan lingkungan, perampasan tanah, alih fungsi lahan, serta alih fungsi hutan lindung.

Di sela kegiatan aksi, Fiani, mahasiswa Fakultas Hukum UII, selaku seksi humas LFSY menjelaskan bahwa aksi LFSY dilaksanakan untuk mengangkat hak buruh agar tidak tertindas. Dalam orasinya di depan Gedung Agung Yogyakarta, Sodiq, mahasiswa UIN SUKA, menyampaikan, “Negara menjamin bagaimana perlindungan terhadap rakyat Indonesia, akan tetapi kita lihat banyak buruh yang di-PHK secara sepihak, di mana letak keadilan buruh di Indonesia? Kita telah tahu penanaman modal asing, artinya pemerintah tidak pernah memihak buruh dan para perkerja.” Aksi tersebut menyita banyak pandangan para pengendara dan wisatawan yang lewat dan berlanjut sampai titik nol kilometer dengan membuat lingkaran besar di tengah jalan.

Aksi lain dilakukan oleh massa buruh yang terhimpun dalam “Gerakan Rakyat Merayakan Hari Buruh Sedunia” menyerukan beberapa tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya untuk melindungi pekerja rumah tangga dengan mengesahkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Tuntutan tersebut disuarakan karena masih adanya pihak pengusaha yang lebih menguntungkan perusahaan dibandingkan memperkerjakan para pekerja di perusahaan. RUU PPRT yang diajukan DPR tahun 2004 belum disahkan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terhadap pekerja rumah tangga di antaranya tidak adanya kesepakatan terhadap perjanjian kerja secara tertulis serta upah yang rendah yang masih jauh di bawah upah minimum perkerja. (GWR)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar