Praperadilan, Peluang untuk Bebas?



Beberapa bulan belakangan ini, dunia politik dan hukum Indonesia diramaikan dengan kisruh hangat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan POLRI. Konflik antara kedua lembaga penegak hukum tersebut telah menyita perhatian masyarakat banyak. Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG) yang merupakan calon Kapolri yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) , ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap dan gratifikasi. Atas kasus yang menjeratnya tersebut, BG mengajukan upaya praperadilan karena menganggap ada kejanggalan pada penetapannya sebagai tersangka. Putusan sidang praperadilan yang diajukan BG ini akan dijadikan pijakan hukum oleh Presiden Jokowi untuk memutuskan apakah BG akan tetap dilantik sebagai Kapolri atau tidak. 


Pada tanggal 16 Febuari 2015, setelah melakukan peninjauan kembali atas penetapan BG sebagai tersangka, Sarpin Rizaldi, hakim tunggal dalam putusan sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan langkah KPK yang menetapkan Komandan Jendral Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah dan pada akhirnya Presiden Jokowi batal melantik BG sebagai Kapolri putusan tersebut juga nampaknya berimplikasi luas pada sistem penegakan hukum pidana. 

Setelah perkara dan sidang praperadilan yang diajukan BG ini berakhir, fenomena praperadilan menjadi sangat ramai dibahas. Terbukti sampai saat ini setidaknya sudah ada tiga orang yang dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK mengajukan gugatan praperadilan. Diantaranya mantan ketua komisi VII DPR Sutan Bhatoegana yang terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pembahasan APBN-Perubahan 2013 bagi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain itu ada Hadi Poernomo yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka atas kasus pajak Bank BCA, dengan alasan bahwa KPK tidak berwenang menyidik Dirjen Pajak sesuai pasal 25 dan 26 UU nomor 99 tahun 1994. Berikutnya ada mantan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus korupsi dana haji.

Praperadilan pada hakikatnya merupakan hak nyata bagi setiap tersangka yang merasa adanya ketidakadilan atas sanksi hukum yang dijatuhkan pada dirinya, hal ini sesuai dengan KUHAP. Mengenai praperadilan diatur dalam pasal 1 angka 10 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Praperadialan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang:

Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 

Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penunjukan atas permintaan demi tegak hukum dan keadilan;

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan.

Merujuk pada undang undang tersebut, sebagian orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tentu saja merasa berhak mengajukan praperadilan. Ditambah dengan status BG setelah menjalani praperadilan sebagai orang yang bebas dan tidak bersalah, membuat orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka merasa praperadilan bisa dijadikan solusi dan merupakan peluang besar untuk bebas. 

Pada akhirnya, keinginan untuk bebas dan berkelit membuat mereka yang ditetapkan sebagai tersangka melakukan berbagai cara, termasuk mengajukan praperadilan dan berharap bebas dari jerat hukum. Meskipun praperadilan ini hak bagi setiap individu, namun bukan berarti praperadilan ini disalahartikan sebagai pembebas suatu tuntutan. Hukum tetaplah hukum yang harus ditegakkan. Bukankah bangsa yang hebat dan terpandang adalah bangsa yang mampu mengakkan hukum? Para penegak hukum dituntut untuk memutuskan suatu perkara secara obyektif. Tidak condong dan berpihak pada kalangan tertentu. Praperadilan bukanlah cara bagaimana untuk bisa lolos dari tetapan tersangka, melainkan pemeriksaan serta peninjauan kembali bukti-bukti, apakah seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka ataupun tidak. Sekalipun setelah diperiksa kembali seseorang tersebut kembali terbukti bersalah, maka tetap saja bersalah dan pantas untuk dijatuhkan hukuman. Jangan sampai hukum di negara ini seperti pisau yang tajam kebawah dan tumpul keatas, yang mempunyai kekuasaan bisa menentukan hukumnya sendiri, sedang yang lemah dan di bawah hanya bisa menerima. (Indah/ Friska)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar