PERDA Tak lagi Ramah Perempuan

Sumber gambar: bisnis.com

Menurut data Komnas Perempuan yang dikutip dari harian Kompas tanggal 23 Maret 2015, pada akhir 2014 terdapat 365 peraturan yang mendiskriminasikan perempuan. Bentuk diskriminasi antara lain membatasi ruang dan waktu gerak perempuan, memaksa perempuan agar berbusana sesuai dengan agama tunggal mayoritas di daerah tertentu, serta tidak memberi pelayanan yang layak kepada perempuan korban kekerasan seksual.

Dari sedikit kutipan di atas, dapat dilihat begitu gencarnya pemerintah saat ini dalam meregulasi perempuan. Tubuh perempuan dituding sebagai sumber kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam hal berpakaian. Salah satu usaha pemerintah dalam hal ini adalah dengan perumusan dan pengesahan beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang sarat akan simbolisasi Islam literer. Islam yang dimaksud disini adalah Islam yang diwarnai oleh konteks budaya Arab. Kini ukuran bagi seorang perempuan di Indonesia bukan lagi yang cantik ala Barbie melainkan perempuan yang Islami. Perempuan yang Islami adalah perempuan shalihah yang berjilbab dan tidak keluar rumah di atas jam 10 malam. Namun, bila kita telisik lebih lanjut, bagaimana dengan nasib para perempuan yang terpaksa menjadi tulang punggung keluarga dan harus pulang larut malam? Hal tersebut jelas-jelas adalah kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di bidang ekonomi.

Simbolisasi Islam literer lainnya adalah memberikan tanggung jawab moralitas sepenuhnya kepada perempuan demi mengatasi kejahatan sosial. Hal ini dilakukan karena adanya pandangan bahwa tubuh perempuan sebagai sumber dari terjadinya kebejatan dan kegagalan moralitas. Oleh karena itu, kini negara sedang gencar-gencarnya mengatur tubuh perempuan. Salah satunya dengan membuat ‘Perda Berpakaian Muslimah’. Bila jilbab dijadikan satu-satunya ukuran tingkat moral seorang perempuan, rasanya karya dan daya perempuan yang harusnya menjadi salah satu tolok ukur penting menjadi terpinggirkan. 

Seorang muslimah memang haruslah mengenakan jilbab demi melindungi dirinya, selain itu juga hal tersebut merupakan tuntunan agama yang wajib dijalankan. Namun, bila menjadikan tubuh perempuan sebagai penyebab kebejatan yang terjadi, tentu hal ini sangat tidak adil karena kita tidak dapat melihat permasalahan ini hanya dari satu sisi saja. Seharusnya para lelaki pun juga ikut menanggung tanggung jawab yang setara dengan perempuan karena akhlak laki-laki juga ikut andil dalam hal ini. 

Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, perempuan cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah. Dalam buku karangan Candraningrum, hal ini terjadi karena masih kuatnya sistem patriarki yang mengakar pada tradisi sosial dan agama (Candraningrum: 37). Berikut alokasi APBD daerah yang dikutip dari Jurnal Perempuan Online: Berita Perempuan; Anggaran Klub Sepak Bola Persis 3 Milyar, Anggaran Ibu Hamil 154 juta (cf APBD Pemkot Surakarta). Dari data tersebut sangat terlihat bahwa alokasi dana yang digunakan untuk kesejahteraan kaum perempuan sangat tidak sebanding dengan anggaran yang diperuntukkan kaum laki-laki. Perda Syariah harusnya juga melindungi hak-hak perempuan seperti, menolak diskriminasi gender terutama diskriminasi atas nama agama, karena sesungguhnya agama bersifat mengedepankan keadilan sosial yang sarat akan kesetaraan. (SHY)

Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar