Wacana Pemilu Serentak 2019 di Indonesia

Sumber gambar: seriau.com



Wacana akan dilaksanakannya desain baru pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sudah gencar dibicarakan, terutama oleh mereka yang menaruh perhatian terhadap kondisi dan dinamika sosial politik Indonesia baik peneliti, pengamat, pejabat maupun akademisi. Desain baru Pemilu tersebut adalah dilaksanakannya Pemilu serentak. Hal tersebut semakin mencuat ke permukaan setelah Mahkamah Konstitusi pada 23 Januari 2014 telah memutuskan bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan wakil presiden serta legislatif dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 mendatang. Respon mengenai keputusan MK tersebut pun berbeda-beda dari berbagai pihak. Ada yang mengartikan pemilu serentak berarti waktu pelaksanaan Pemilu dilakukan secara bersamaan, dengan adanya lima kotak suara dan lima kertas suara sekaligus. Selain itu, juga ada yang mengartikan bahwa Pemilu serentak bukan semata-mata dalam waktu pelaksanaannya yang bersamaan, tetapi juga ada hubungan yang sifatnya timbal balik antara Pemilu Presiden dan legislatif yang dipilih secara bersamaan.

Lalu bagaimanakah sebenarnya format Pemilu serentak yang dibentuk oleh MK? Disinilah persoalannya, hingga saat MK mengeluarkan keputusan mengenai Pemilu serentak 2019, ternyata keputusan tersebut hampir belum memberikan juga format atau desain yang jelas. Menjawab kebutuhan tersebut serta agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai dan berdampak baik bagi proses demokratisasi di Indonesia. Berdasar kajian yang dilakukan oleh Electoral Research Institute (ERI) yang didanai oleh Australia Election Commission (AEC) bekerjasama dengan P2P LIPI beserta jejaring ERI lainnya termasuk berbagai universitas di Indonesia, menilai perlu dan pentingnya mendesain Pemilu serentak 2019 dengan matang lagi selain format pemilu lima kotak (borongan) seperti yang telah diputuskan oleh MK. 

Menurut kajian yang telah dilakukan ERI dan LIPI, secara umum untuk Indonesia setidaknya terdapat enam model Pemilu serentak. Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga kabupaten/kota, biasanya disebut dengan pemilu borongan atau Pemilu tujuh kotak. Kedua, pemilu serentak untuk seluruh jabatan legislatif kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan bersamaan, dan disusul dengan pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati/Walkot secara bersamaan beberapa bulan kemudian). Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahan, dimana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan daerah (pemilihan DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilu Presiden/Wapres, sementara Pemilu DPRD Provinsi, dan Kabupaten/ Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional).

Keempat, Pemilu serentak tingkat nasional dan lokal dibedakan waktunya secara interval (pemilihan Presiden dan DPR serta DPD dilakukan bersamaan. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan Kabupaten/ Kota serta pemilihan Gubernur dan Bupati/ Walikota berdasarkan pengelompokan regional atau wilayah kepulauan). Kelima, Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing provinsi tersebut (pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan DPR dan DPD, kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak untuk memilih Gubernur, Bupati/ Walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota di suatu Provinsi). Keenam, Pemilu serentak untuk memilih DPR, DPD dan DPRD serta presiden/ wakil presiden, dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara bersamaan di suatu provinsi dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal di masing-masing provinsi.

Dari enam model Pemilu serentak tersebut, tentulah terdapat kekuatan dan kelemahan masing-masing. Mengambil contoh dari model yang pertama, memiliki kekuatan semua Pemilu dilaksanakan sekali dalam lima tahun secara serentak dan efisiensi anggaran. Namun juga memiliki beberapa kelemahan, seperti sulitnya para pemilih untuk mengetahui dan memilih para calon dari begitu banyaknya nama calon sehingga waktu yang dibutuhkan Pemilih di bilik suara akan lama, kertas suaranya akan tebal, persiapan logistiknya akan rumit dan perhitungan suaranya juga akan memakan waktu cukup lama. Kemudian menurut rekomendasi kajian, model kelima tampaknya yang paling sesuai dengan pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia, yaitu Pemilu nasional serentak terpisah dari Pemilu lokal yang juga serentak.

Bagaimana peran masyarakat dan mahasiswa terhadap kebijakan ini? Kita sebagai mahasiswa dapat ikut berpartisipasi, minimalnya dengan mendukung kebijakan tersebut atau ikut menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat. Semata karena kecintaan terhadap negeri ini, dan demi perbaikan Indonesia sebagai negara Demokratis. Selaras dengan yang dikemukakan oleh Alrdi Samsa (mahasiswa Ilmu Pemerintahan UMY) yang berpendapat bahwa sebagai mahasiswa, dia mendukung adanya kebijakan tersebut karena merupakan salah satu upaya agar Demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik, lagipula banyak kelebihan dengan adanya desain Pemilu serentak tersebut. (Rizqi) 




Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar