JK Datang ke UMY, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta Melakukan Aksi Diam



 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta melakukan aksi diam dengan menutup mulut menggunakan plester, ketika Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, berkunjung ke Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam rangka meresmikan Gedung Pasca Sarjana UMY pada Sabtu (7/3) di Bantul, Yogyakarta. 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi Yogyakarta ini terdiri dari LBH Yogyakarta, PUKAT UGM, AJI, LBH Press, DPD IMM DIY, Jaringan Gusdurian, PMII Sleman, Satunama, BEM KM UGM, JCW, SMJ, Warga Berdaya, PUSHAM UII, IDEA, IRE, ICM, PKBI, Mitra Wacana, PIA, KPI, SIGAB, PSB, Yayasan LKIS, JPY, MTB, WALHI, JPPRT, Yasanti, Forum LSM DIY, KAMMI DIY, LMND DIY, SPAK, HMI Yogyakarta, Rifka Annisa, SP Kinasih, Narasita, JPW, KAPAL, JHF, IJD, Sarang Lidi, JNY, BEM KM UMY, PMII Yogyakarta, dan BEM KM UNY. Massa melakukan aksi di pintu gerbang utama kampus terpadu UMY tepat pukul 08.00 WIB dan  langsung mendapat hadangan dari puluhan polisi. Hingga rombongan mobil Wakil Presiden tiba pukul 08.50 WIB, pengamanan ketat tetap disiagakan untuk aksi diam tersebut.

Dalam press release yang didapat oleh reporter Nuansa, mereka menyayangkan adanya bentuk intimidasi terhadap para jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang kritis dan berani melawan korupsi. Sedangkan pemberantasan korupsi mengalami kemunduran tanpa kejelasan  masa depan. Beberapa aktivis, seperti Denny Indrayana, Charles Simabura, Yunus Husein, dan lainnya menjadi korban kriminalisasi karena memerangi korupsi. Majalah Tempo juga dilaporkan ke polisi karena dianggap laporan investigasinya terkait rekening gendut Budi Gunawan, melanggar Undang-Undang tentang perbankan.


Dalam aksinya, mereka menuntut kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengambil beberapa sikap, diantaranya untuk menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap pimpinan, pegawai, dan pendukung Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK); copot Kabareskrim Komjen Budi Waseso sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kriminalisasi terhadap terhadap pimpinan, pegawai, dan pendukung KPK; copot dua pelaksana tugas (plt) komisioner KPK, Taufiqurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Aji yang bertanggung jawab atas pelemahan KPK dari dalam; tolak pelimpahan kasus dugaan korupsi Komjen Budi Gunawan dari KPK ke Kejaksaan Agung; dan hentikan segala bentuk pembungkaman, intimidasi, dan ancaman kriminalisasi terhadap para jurnalis, aktivis, dan masyarakat yang kritis dan berani melawan korupsi. (SAW) (foto:doc.pribadi)
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar