Dikalahkannya Masyarakat Pemakan Sagu


Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di bumiputra memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peta komoditi pangan. Faktor tingginya harga cengkeh dan pala adalah alasan bendera Portugis berkibar di kawasan indonesia bagian timur yaitu kepulauan-kepulauan Maluku pada tahun 1550-an. Penjajahan dan monopoli harga pun dimulai dari sini. Selain perang dan pembantaian di Jazirah al-Mulk (negeri para raja-raja), penebangan dan pembakaran pohon cengkeh dan pala di lakukan secara besar-besaran dari Pulau Banda Neira sampai di Pulau Halmahera. Alasan Portugis melakukan hal tersebut karena Belanda, Spanyol dan Inggris tidak mau kalah untuk mendapatkan emas hijau ini.

Kemudian pada masa Belanda, bukan hanya cengkeh dan pala yang dibumihanguskan, sagu sebagai makanan pokok  masyarakat indonesia bagian timur (NTT, Maluku, dan Papua) ikut dalam kejahatan kolonial ini. Belanda lebih memilih beras dan perkebunan berskala besar untuk industri agar memberikan kuncuran dana besar kepada mereka dan negaranya.

Ketika memasuki era kemerdekaan, pemerintah Indonesia langsung berkonsentrasi untuk membangun sektor pertanian di segala bidang mulai dari potensi laut hingga di daratan. Tak tanggung-tanggung program swasembada beras pun dicanangkan oleh presiden Ir. Soekarno tepatnya selama periode 1952-1956. Itulah sejarah awal bangsa ini mengenal kata swasembada beras. Pada masa itu pula penjajahan lewat pangan kepada masyarakat Indonesia timur berlanjut ketika Soekarno memperlebar pola komsumsi dari awalnya beras ditambah jagung. Dengan alasan diversivikasi pangan hanya beras dan jagung yang menjadi konsentrasi pembangunan di bidang pangan. Sagu diabaikan, masyarakat Indonesia timur pun dilupakan!

Untuk pertama kalinya juga, pemerintahan republik membentuk badan penyangga pangan yang di sebut Badan Urusan Logistik atau Bulog pada tanggal 14 Mei 1967. Tugas dari Bulog adalah sebagai agen pembeli beras tunggal. Berdirinya Bulog sejak awal di proyeksikan untuk menjaga ketahanan pangan indonesia melalui dua mekanisme yakni stabilitas harga beras dan pengadaan dana bulanan untuk PNS dan Militer. Pada prinsipnya, Bulog nantinya akan menjadi lumbung nasional yang tugas utamanya untuk menjaga pasokan (supply) komoditi pangan dan menjaga stabilitas harga tanaman pangan utama. Selanjutnya akan Beta bahas penjajahan yang dilakukan Bulog.

Pada masa orde baru pembangunan di sektor pertanian tetap menjadi prioritas program kerja kabinet. Selama dua periode PELITA (Pembanguan Lima Tahun) dari tahun 1969-1979, kebijakan pembangunan lebih banyak dikonsentrasikan untuk basis sektor pertanian. Program Revolusi Hijau (green revolution) guna mendukung pencapaian swasembada beras pada tahun 1974. Pada tahun 1971, Bulog mendapatkan tugas baru, yaitu mempunyai peran sebagai badan resmi yang memonopoli pangan di dalam negeri. Segala hal yang diimpor atau diekspor dikendalikan secara penuh oleh Bulog. Selain itu, Bulog adalah badan penyangga harga pangan. Ya, badan penyangga pangan. Di sinilah cengkeh pun kembali dijajah lewat monopoli harga. Pada masa keemasannya harga cengkeh berkisar Rp. 200000-500000/kg. Dengan harga yang tinggi inilah kemudian Soeharto memberi kewenangan kepada Badan Penyangga Harga Pangan untuk menstandarisasi harga hingga harganya jatuh di bawah kisaran Rp.15000/kg. Ironis, ketika harga tersebut hanya di berlakukan hanya di dalam negeri. Ketika supply cengkeh masuk ke gudang Bulog, kemudian di ekspor ke luar negeri dengan harga sebelumnya Rp.500000/kg.

Belum selesai pada program Bulog, Soeharto kemudian berambisi untuk mempercepat swasembada beras yang belum pernah dicapai sejak masa kemerdekaan. Salah satunya mengadopsi program Revolusi Hijau tahun 1972. Sayangnya, program yang berbiaya mahal tersebut ternyata hanya menghasilkan swasembada beras pada tahun 1984, 1985, dan 1986 (berdasarkan laporan dari BPS). Sesudah Indonesia kembali menjadi pengimpor beras, bahkan pengimpor terbesar di Asia Tenggara. Program Revolusi Hijau ini pun hanya menguntungkan petani kaya atau pemilik lahan yang luas dan korporasi-korporasi besar (kapitalisme).

Tanaman padi disosialisasikan (bahkan didoktrin) di wilayah yang dianggap cocok untuk ditanami padi seperti di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, bahkan sampai ke Papua. Dari sinilah lahirnya program pengusiran sebagian masyarakat ekonomi lemah yang ada di Jawa secara halus. Transmigrasi di berlakukan secara bertahap dimulai pada tahun 1970-an hingga sekarang. Dengan program ini ribuan bahkan jutaan orang dari Jawa disebarluaskan di daerah yang ditargetkan tadi. Hasilnya ‘nihil’. Masalah pun bertambah panjang dengan lahirnya konflik antara warga transmigran dan peduduk pribumi. Contonhnya di Lolobata, Halmahera Timur, dan di Wamena, Papua. Selain itu transmigrasi terkesan jawanisasi, dikarenakan pemaksaan untuk menanam padi di daerah yang tidak cocok ditanami, nama desa sebelumnya diganti dengan nama ala Jawa, tindakan rasis kepada suku-suku pribumi, dan lahirnya kesenjangan dengan ganas, dikarenakan modal dari pemerintah untuk trasmigran di jadikan modal usaha untuk membangun perusahaan dan peluasan lahan secara besar-besaran. (cek modul “Ruang Hidup Orang HALTIM yang direbut” oleh Risman Buamona dkk.). Sekali lagi program semacam ini menjajah masyarakat di Indonesia Bagian Timur! Dengan ini sagu pun secara perlahan tergusur di dapur masyarakat indonesia timur. Budaya: “katong samua basudara’’ pun mulai memudar.

Pada tahun 1995 kondisi keuangan dalam negeri yang amblas membuat World Bank dan koleganya melihat celah. Dengan kondisi perekonomian indonesia yang semrawut, Soeharto pun mengambil resiko, tak tanggung-tanggung kertas bukti ekonomi diliberalisasi dan ditandatangani oleh Soeharto. Penjajahan lewat kapital (modal) pun dilancarkan. Dampaknya adalah krisis moneter.

Memasuki masa-masa kepemimpinan selanjutnya, Pemerintah menarget Swasembada beras pada tahun 2014 ini, namun tak kunjung terwujud, bagaimana dengan sagu? Adapun program dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu diversivikasi pangan. Akan tetapi dikelola oleh korporasi sehingga berdirinya perusahaan sagu di Ambon dan Papua Barat. Hak petani untuk mengolah sagu pun dicabut! Keuntungan hanya di miliki perusahaan dan negara. Di sisi lain manusia dan sagu akan tereksplotasi secara bersamaan. Pohon sagu ditebang untuk industri, sedangkan manusianya menjadi buruh yang murah.

Harga sagu Rp.60000/tumang (karung), sedangkan beras? Inilah sepak terjang sagu sebagai panganan lokal masyarakat di bagian Indonesia timur. Sagu dan manusia yang hidup dalam satu kesatuan pun dicabut secara paksa oleh ‘penguasa’. Pada akhinya ruang hidup manusia yang makan sagu di paksa untuk ‘kalah’ secara politik, budaya, ekonomi dan ekologi. Ketika ruang hidup telah hilang, yang ada hanya tubuh-tubuh yang berjalan pasrah (karena terjajah) di roda peradaban kekerasan zaman. Ditambah dengan program MP3EI dan AEC 2015. Lahan sagu akan 'disulap’ menjadi gedung-gedung modern yang tinggi menjulang dan akan ada pembangunan tanpa berpikir adanya kerusakan ekologi. Bagaimana dengan nasib manusia yang makan sagu? (Faudu)



MUH.IDRA FAUDU - Redaktur dan Penggiat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

1 comments:

  1. lanjutkan gan, terus berkarya selagi mahasiswa, meski berkarya itu selamanya, tapi berkarya saat mahasiswa lebih ekpresif!!

    BalasHapus