Program Kerja PBB Belum Merata




Dewasa ini sistem pengambilan keputusan di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) belum mengedepankan kepentingan negara-negara minoritas. Saat suatu kebijakan diputuskan kaum mayoritas seringkali mendominasi suara dalam pengambilan keputusan, sedangkan kaum minoritas selalu kalah dalam menyuarakan keputusan, hal itulah yang memicu ketidakmerataan pelaksanaan program kerja dari PBB.

Itulah yang disampaikan Direktur Utama United Nation Information Center (UNIC), Michele Zaccheo pada acara Kuliah  Kerja Lapangan (KKL) Media yang diselenggarakan oleh Lembaga Pers dan Penerbitan Nuansa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (LPPM Nuansa UMY), bertempat di gedung utama UNIC jakarta pusat Senin (27/01).

Michele Zaccheo menyampaikan permasalahan bangsa-bangsa yang menjadi anggota PBB,  seringkali berbenturan dengan kepentingan politik pada saat pengambilan keputusan di dewan anggota (general Assembly). Hal itu dikarenakan kepentingan masing-masing negara yang berbeda.“Demokrasi yang diterapkan didewan anggota PBB berbenturan dengan suara terbanyak yang diinginkan oleh negara-negara mayoritas, sedangkan negara minoritas mengalami penyampingan kepentingan, sehingga keingginan negara minoritas tidak dapat untuk segera di wujudkan.”

Michele Zaccheo menambahkan dalam mengatasi permasalahan yang semakin kompleks di negara-negara berkembang, PBB telah menyusun program utama di tahun 2015, diantaranya perdamaian dan keamanan, hak asasi manusia, perubahan iklim, aturan hukum, kesehatan, pendidikan, persamaan gender, keamanan pangan dan perlindungan anak.

Melanjutkan dari presentasi sosialisasi rencana program kerja PBB,  consultan of United Nation Resident Coordinator’s Office (UNRCO) Dylan Aiban ikut mengajak mahasiswa di akhir acara untuk memilih 6 program utama PBB dari 16 program yang ditawarkan melalui Kuesioner, “Saya mengajak teman-teman untuk menentukan pilihan program utama dari PBB untuk ikut berpendapat dalam kegiatan dan rencana program PBB” ujarnya.

Di lain pihak Nurjannah Awaliyah selaku peserta juga ikut memahami bahwa dengan adanya penjelasan oleh PBB, masalah yang ada di negara-negara, khususnya yang menjadi anggota PBB tidak serta merta dapat diselesaikan dengan mudah. Perlu adanya proses yang panjang untuk memahami permasalahan tersebut “Saya rasa acara ini memberi tambahan ilmu pengetahuan kepada kita, bahwa dengan adanya PBB, masalah negara-negara yang menjadi anggota PBB tidak bisa di selesaikan tanpa adanya pengkajian dan peran serta negara yang bersangkutan, untuk ikut berkontribusi dalam mendukung program yang di rencanakan oleh PBB” ujar mahasiswa Fakultas Pendidikan Bahasa (FPB) UMY. (Sidqi)





Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar