Kemampuan Daya Beli

Oleh : Bambang Sukrisno Adi
Rumah Kajian Ilmu Sosial dan Politik

Saya memulai esai ini dengan sebuah cerita singkat tentang “Kasus Bilqis, seorang balita yang berusia 15 bulan yang mengidap penyakit kegagalan organ hati, sehingga memaksa untuk melakukan transplantasi hati. Dokter memvonis umur Bilqis tidak akan bertahan lama dengan penyakit yang diderita balita malang ini, jika Bilqis tidak melakukan operasi transplantasi hati sulit untuk menyelamatkan nyawa balita ini. Namun ironisnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelamatkan Bilqis sangat fantastis setara dengan harga Royal Salon yaitu mobil fasilitas menteri seharga 1,3 Miliar.

Sangat delimatis yang dihadapi pihak dari Bilqis, di satu sisi sangat menginginkan kesembuhan dan sisi lain mereka harus membayar biaya yang besar untuk kesembuhan anaknya. Singkatnya dengan kemampuan yang terbatas, pihak Bilqis akhirnya mengetuk hati masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi demi kesembuhan Bilqis dengan koin untuk Bilqis”.

Pengalaman diatas, merupakan salah satu bagian dari beragamnya kasus-kasus yang serupa tentang keterbatasan kemampuan untuk mengakses kebutuhan dasar setiap masyarakat manusia, seperti kasus ketidakmampuan masyarakat menegah kebawah untuk mengakses hak dasar untuk mendapatkan pendidikan, perumahan, kesehatan, makan dan air.

Namun kasus ini telah telanjur menjadi suatu hal yang berjalan secara wajar di tengah masyarakat. komponen-komponen hak pemenuhan dasar diatas, merupakan esensi dari kehidupan manusia atau basic need yang intergal dalam diri manusia dan tidak dapat dipisahkan. Lantas yang mana yang bukan disebut sebagai basic of need, contoh Internet masuk desa yang menjadi program 100 hari kerja SBY. Yang seharusnya pendidikan gratis bagi rakyat miskin yang tidak memiliki kemampuan daya beli (basic need).

Kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup atau pemenuhan hak-hak dasar tergantung dengan kemampuan daya beli setiap masyarakat. ini semua akan menjadi masalah serius hanya jika akses pada hal-hal dasar dan kebutuhan dasar itu terintergrasi ke dalam logika pasar. Perumahan, pendidikan, kesehatan, makanan dan air itu bukan lagi hak asasi, tetapi tergantung kepada kemampuan daya beli. Makanan dan air itu adalah kebutuhan dasar.

Dalam artian, tanpa makanan dan minum kita akan mati, Karena dasar itulah maka dinamakan hak asasi. Bagi kaum neoliberal hak asasi itu artinya anda punya uang, anda berhak memperoleh kesehatan, pendidikan, perumahan, makanan dan air, atau dalam artian yang lain, bahwa kesejahteraan hanya bisa didapatkan dengan kemampuan daya beli.

Dalam hal diatas, maka daya beli memberikan penekanan terhadap uang sebagai simbol kekerasan. Karena dengan uang seseorang dapat memiliki kemampuan daya beli, dengan uang seseorang mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Contoh saja, Kasus Artalyta dengan kamampuan finansialnya mampu membeli Hukum di negara ini. Didalam jeruji besi wanita ini masih dapat hidup sejahtera, layaknya kehidupan diluar penjara, dan masih banyak kasus-kasus kekerasan simbol pada ranah-ranah sosial. Namun yang jadi masalahnya ketika kebutuhan dasar manusia di intergrasikan dalam logika pasar dan berbuah pada pemikiran yang liberal.

Seseorang yang mampu secara finansialnya secara langsung memiliki kemampuan daya beli sedangkan masyarakat yang miskin menjadi teraliansi dengan akses pemenuhan hak-hak dasarnya. Jadi masyarakat miskin adalah masyarakat yang tidak memiliki kemampuan daya beli.

Dari apa yang telah saya uraikan serba singkat diatas, kemampuan untuk mendapatkan kesejahteraan hidup atau pemenuhan hak-hak dasar tergantung dengan kemapuan daya beli merupakan, suatu konstruksi sosial yang dibangun dari logika kapitalis. Lebih pantas saya katakan sebagai mitos yang dikonstruksi menjadi pembenaran, maka hal-hal yang mitos tidak absah untuk di terapkan dalam kehidupan sosial. Lebih jauh saya akan menguraikan secara singkat ide tentang kemampuan daya beli atas akses pemenuhan hak-hak dasar manusia.

Pada hakekatnya manusia itu adalah mahluk yang multi dimensional homo ekonomikus, homo politicus, homo socialis, homo culturalis dan homo religius. Tetapi ide atas kemampuan daya beli tersebut yang dibangun atas komunikasi yang monologal memutlakan homo ekonomi sebagai kodrat paling dalam dari manusia. Homo ekonomikus itu adalah sebuah pengandaian cara berpikir, Tetapi kemudian itu dianggap sebagai kodrat manusia yang konkret.

Hal ini merupakan kesalahan cara berpikir yang istilah ilmiahnya epistemicology fallacy kekeliruan cara berpikir. Kesalahan cara pengambilan ilmu ini akan melahirkan sebuah mitos, dikarenakan tidak melibatkan interaksi dimensi sosial, politik, hukum, kultur dan agama yang melekat pada diri manusia. Pandangan yang destruktif yang memandang kodrat manusia sebagai homo ekonomikus dalam artian manusia dalam kehidupanya hanya mencari pemenuhan ekonomi.

“Kerja” menajadi komunikasi monologal dalam artian, manusia bekerja hanya untuk mencapi kepuasan ekonomi semata. Dalam pandangan ini, manusia tidak dinilai sebagai homo sosial, homo politik, homo kultural, homo religius, dan lain sebagainya. Dalam pandangan ini, kerja menjadi derterminasi kehidupan manusia. Dengan kerja manusia bisa mencapai kesejahteraannya.

Neoliberal adalah wujud tradisi ini, kaum neoliberal meyakini bahwa manusia itu adalah mahluk ekonomi. Lantas implikasinya sangat besar sekali, itulah sebabnya mengapa komponen-komponen dalam pemenuhan hak dasar manusia, aspek politik, hukum, kultur, bahkan agama sekalipun mengalami ekonomisasi. Neoliberalisme sebagai topeng baru dari tradisi tersebut, maka paham ini tetap saja menekankan pada Fundamentalisme pasar, artinya logika pasar diterapkan pada semua hal, logika pasar tidak lagi menjadi salah satu prinsip untuk mengorganisasi hidup, melainkan dipakai untuk mengorganisasikan seluruh kehidupan. Bagaimna itu terjadi? Ini terjadi, karena akumulasi laba kapitalisme itu stagnasi, cara untuk melakukan akumulasi yang lebih besar, yaitu mengkolonisasi semua aspek kehidupan manusia dengan logika pasar. Atas dasar itulah, melahirkan gelombang privatisasi.

Negara merupakan saran yang sangat potensial bagi kaum kapitalis untuk mengakumulasi laba, sebab Negara memiliki peranan yang luas dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Disetiap negara di dunia ini memiliki badan-badan usaha yang mengatur hajat hidup orang banyak, badan-badan usaha inilah merupakan pelayan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan dasar warga negaranya, seperti menyediakan layanan kesehatan bagi warga negara, pendidikan, menyediakan perumahan yang layak, makan dan fasilitas air bersih yang segalanya itu dapat dengan mudah diakses oleh warga negaranya.

Ketika pemenuhan kebutuhan dasar manusia menjadi sekedar kemampuan daya beli, ini disebabkan karena privatisasi terjadi dalam institusi-instiusi yang mengatur hajat hidup kolektif. Conto saja, Ketika Rumah Sakit Milik Negara telah diprivatisasi, maka status warga negara berubah menjadi konsumen, jadi kemampuan daya beli yang dapat mengakses kesehatan tersebut. Wajar ketika kita melihat kasus-kasus warga miskin yang tidak dapat mengakses kesehatan, pendidikan, perumahan, makanan dan fasilitas air yang bersih, bagi mereka komponen-komponen kebutuhan dasar menjadi hal yang langka. Masih banyak kasus-kasus ketidak mampuan daya beli di negeri ini, kalo saya paparkan disini, maka esai ini akan menjadi 400 halaman karena 396 halaman hanya untuk membahas fakta-fakta dari kasus ini.

Singkatnya, kemenagan pandangan dan diakuinya gagasan neoliberal ini sebagai sistem ekonomi global (1970), telah merubah situasi pendidikan, kesehatan, perumahan, makan, air tidak lagi menjadi masalah human rights, tetapi masalah kemampuan daya beli. Namun dibalik teoritis diatas adalah bentuk kepentingan yang tidak terlepas dari agenda kapitalis yang memperluas lahan untuk memacu terciptanya kantong-kantong keuntungan.

Maka tidak heran maraknya kasus-kasus ketidak mampuan masyarakat miskin untuk mengakases kebutuhan dasar mereka, dikarenakan untuk memperoleh komponen-komponen kebutuhan dasar mereka dilandaskan atas kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli menjadi simbol yang bekerja secara implisit maupun eksplisit dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dan sebagai penanda dan petanda kemampuan seseorang dapat mengakses kebutuhan dasar masyarakat.

Tulisan ini dimuat pada Nuansa Kabar Edisi April 2010 dalam rubrik Opini.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar