ACFTA dalam Implementasinya di Indonesia

Tanggal 6 Desember 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, telah lahir kesepakatan bersama antar negara-negara yang termasuk dalam perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), atau yang termasuk dalam ASEAN 6 yaitu Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand beserta negara anggota baru AFTA yaitu Kamboja, Laos, Myanmar and Vietnam ditambah Cina yang menjadi anggota tahun 2004 (ACFTA, ASEAN-China Free Trade Agreement), bersepakat tentang kerjasama ekonomi dan pendirian kawasan perdagangan bebas dalam waktu sepuluh tahun kedepan. Tujuannya adalah untuk membentuk hubungan ekonomi yang lebih dekat antar negara anggota, serta mampu menciptakan stabilitas ekonomi Asia Tenggara.

Dalam kesepakatan ACFTA, negara–negara yang tergabung dalam ACFTA berkeinginan untuk mengurangi hambatan-hambatan kerjasama bisnis dalam meningkatkan perdagangan dan investasi. Salah satunya adalah dengan program pengurangan tarif dari para negara anggota. Dalam draft persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh disebutkan bahwa tarif produk yang telah didaftarkan dalam perdagangan bebas harus diturunkan secara bertahap

Penurunan tarif ini sudah harus dimulai sejak Januari 2005 sampai 2010 untuk negara anggota ASEAN 6 dan China, serta periode 2005 sampai 2015 untuk negara anggota ASEAN yang baru. Sesuai dengan kesepakatan ini maka ASEAN 6 termasuk Indonesia, tahun 2010 adalah tahun dimana penghapusan biaya sudah dimulai, kini biaya pajak dalam perdagangan bebas mencapai 0% untuk produk-produk yang disepakati.

Mengiringi kesepakatan ini, muncul berbagai argumen pro dan kontra tentang ACFTA di Indonesia. Tidak sedikit pihak yang pesimis Indonesia akan mampu bersaing dengan pasar dunia. Kekhawatiran tersebut didasari atas ketakutan meningkatnya usaha kecil menengah yang akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing, serta ketakutan akan meningkatnya jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Indonesia.

Di lain sisi ada pihak-pihak yang memandang ACFTA sebagai peluang bagus yang harus dimanfaatkan. Berbagai sudut pandang ini menarik untuk dicermati, poin mana dari ACFTA yang merupakan celah bagi peningkatan ekonomi Indonesia, dan celah mana yang bisa mengancam kestabilan ekonomi Indonesia.

Pro dan Kontra ACFTA

Kesepakatan negara-negara Asia Tenggara plus China ternyata menimbulkan banyak pedapat Pro dan Kontra khususnya di Indonesia. Penghapusan bea masuk produk-produk Cina terkait dengan ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) mulai 1 Januari 2010, memicu keresahan para pengusaha di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Cina telah mempersiapkan bahkan dari sepuluh tahun yang lalu.

Secara normatif sesungguhnya ACFTA ini peluang bagi Indonesia untuk memperbesar produksi, mengisi pasar bersama yang sangat besar sebanyak 1,8 miliar. Akan tetapi setiap kebijakan pasti akan ada dampak positif dan dampak negatif dari sebuah kebijakan.

Dampak Negatif bagi Produsen Lokal

Melihat daya saing produk industri dan manufaktur Indonesia sebagian besar lemah, sementara daya saing produk dari negara lainnya (ASEAN China) lebih kuat, maka kemungkinan tingkat produksi Usaha Kecil Menengah (UKM) akan tertekan yang berarti UKM yang bergerak dalam kegiatan produksi akan mengalami kesulitan (data BPS sekitar 57% UKM bergerak di bidang produksi).

Persaingan produk lokal dengan produk luar negeri terutama china akan di hadapkan pada harga dan kualitas produk yang di jual di pasar. Ini sangat berpengaruh karena perilaku konsumen sangat berdasarkan dua faktor tersebut. Akibatnya produk lokal yang tidak bisa bersaing dalam hal tersebut akan kalah bersaing, produk mereka tidak laku di pasaran, pemangkasan tenaga kerja, dan terakhir bangkrut. Serbuan produk Cina yang berharga murah ke Indonesia jelas akan “menyerang” produk industri dalam negeri dan berpotensi menurunnya daya saing produk lokal.

Menurut Tunggal salah satu anggota Ikatan Mahasiswa Muhammadiah Ekonomi Universitas Muhammadiah (UMY) “Indonesia belum siap menghadapi ACFTA di karenakan iklim usaha yang belum mendukung, sumber daya manusia yang tidak capable, persiapan pemerinta Indonesia untuk memberdayakan UKM juga belum maksimal di tambah kondisi sosial atau politik yang juga sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia” ungkapnya. Akan tetapi dia menandaskan ACFTA ini tidak bisa lagi dihindari tapi harus dihadapi.

Mereka menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang lebih real terkait persoalan ACFTA ini seperti pertama melakukan sosialisasi cinta produk Indonesia sampai pemerintah daerah, kedua merubah paradigma konsumtif, dan mencoba untuk produktif. Ketiga menentukan standar kualitas produk. Keempat Renegosiasi dan Proteksi produk-produk yang di produksi di dalam negeri. Kelima Intensifikasi Pajak. Keenam adanya Supremasi Hukum.
ACFTA bagi sektor Perdagangan dan Jasa

Dengan berkembangnya perdagangan dalam pasar bersama (ACFTA) maka volume perdagangan akan meningkat, dengan demikian UKM yang bergerak di sektor jasa dan perdagangan diperkirakan tidak akan mengalami kesulitan karena mereka menjual sesuai selera pasar tanpa membedakan asal usul barang tersebut (data BPS UKM disektor jasa dan perdagangan 29%).

ACFTA adalah sebuah peluang sekaligus tantangan

“ACFTA bukan masalah, malah ini adalah peluang sekaligus tantangan”, tutur Ibu lilies. “PHK bukan karena dimulainya ACFTA. PHK terjadi bisa disebabkan karena mungkin ada kenaikan biaya produksi, BBM naik sehingga harus mengurangi produksinya, ketika harus mengurangi produksi otomatis akan mengurangi tenaga kerja. Atau bisa juga karena beban pajak yang mahal. Sedangkan Arah ACFTA tidak kesana. ACFTA saya anggap menjadi peluang karena kita bisa mengekspor produk-produk kita ke wilayah ASEAN-China dengan biaya 0% pajak.” tambahna

Untuk ACFTA ini ibu lilies memberikan beberapa solusi agar Indonesia kedepannya bisa lebih produktif : pertama, kita harus mencari tahu mengapa Indonesia tidak produktif, apakah karena low skill atau ada high cost ekonomi, atau ada banyak pungutan-pungutan di setiap “meja”. Kedua, ada deindustrialisasi di Indonesia dan faktornya banyak sekali bukan hanya sekedar biaya produksi, kita juga harus tahu mengapa menjadi mahal.

Tulisan ini telah dimuat pada Nuansa Kabar Edisi April 2010 dalam rubrik Liputan Utama.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar