Dilema Penempatan Tenaga Kerja di Indonesia

“capable and acceptable, the rightman in the right place” . Itulah kata-kata filsuf yunani kuno plato ribuan tahun yang lalu. Pemeo itu artinya “manusia yang benar di tempat yang benar” menurut saya kata-kata itu patut jadi acuan untuk bangsa indonesia pada zaman ini. Mengapa? Karena di negeri ini banyak sekali disfungsi (kesalahan fungsi) ilmu dalam penerimaan pekerja.

Contoh besarnya penerimaan CPNS (calon pegawai negeri sipil) dan instansi penerimaan pekerja lainnya dengan tidak mempertimbangkan basic pendidikan dengan pekerjaan yang akan di jalaninya. Tidak tau itu di sebabkan nepotisme atau kolusi suap (money politic) para pencari kerja instan yang bermodalkan sekarung rupiah.

Saya kira dua kasus inilah yang banyak menyebabkan instansi pekerja kita pemerintahan dan non-pemerintahan di isi oleh manusia yang tidak benar atau tidak sesuai kemampuannya plus menumbuhkan manusia amoral karena awal kemunculannya sudah tidak bermoral. Manusia yang tidak benar pada tempatnya itu akan berpengaruh sekali pada ke-optimalan kerjanya yang akan menyebabkan barang/jasa yang di hasilkan akan kurang memuaskan.

“bak ikan yang di perintah ia terbang” ketika seorang sarjana pertanian yang di tempatkan bekerja di suatu Bank yang pekerjaanny accounting and sales. “apa yang akan terjadi?” saya yakin sarjana pertanian itu bisa bekerja. Tapi pertanyaan salanjutnya “optimalkah pekerjaannya?” “seberapa cepat dan telitikah sarjana pertanian itu dibandingkan sarjana ekonomi yang real itu adalah ilmu dan tugasnya?” capable and acceptable lah yang berperan di sini. Tekadang seorang pekerja tidak hanya di tuntut keoptimalan pekerjaanya saja.

Tapi inovasi and think creative yang di ciptakannya juga dibutuhkan karena dengan inovasi dan think creative itu juga akan memajukan (berkembang) instansi yang ia geluti dan membuat citra yang lebih baik.

Manusia yang benar pada tempatnyalah yang mengerti akan tugasnya dan karena orang yang berpengetahuanlah yang berhak mempunyai kedudukan.

UU ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 Pasal 32 ayat (2) berbunyi:

“Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum”.

Tulisan ini telah dimuat pada Nuansa Kabar Edisi Oktober 2010 dalam rubrik Remeh Temeh.
Share on Google Plus

LPPM Nuansa UMY

Silahkan kirimkan tulisanmu berupa berita, opini, atau sastra ke Nuansa Online! Kirim ke nuansaumy@gmail.com! Ayo, aktif menulis!
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Posting Komentar